BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim Maksimalkan Rekrut Kepesertaan Sektor BPU

ENIMEKSPRES.CO.ID, PALEMBANG---Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim, Ruszian Dedy mengungkapkan bahwa pihaknya selain memaksimalkan kepesertaan pekerja penerima upah, juga memaksimalkan elemen masyarakat untuk menjadi peserta atau anggota BPJS Ketenagakerjaan dari sektor Bukan Penerima Upah (BPU).

 

“Sektor pekerja dari BPU sangat perlu dimaksimalkan. Misalnya, tukang ojek, pedagang, buruh harian dan sektor pekerja lainnya yang bukan menerima upah dari perusahaan. Dalam bekerja mereka rentan mengalami kecelakaan dan lainnya. Sehingga kita maksimalkan untuk dijadikan anggota BPJS ketenagakerjaan,” ujar Ruszian Dedy dalam acara ngopi bareng wartawan di Café 7 Palembang, Selasa (14/11) malam.

 

“Sebab, masyarakat untuk rekrut menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dari sektor BPU yang di bawah naungan BPJS Ketenagkerjaan Muara Enim potensinya masih sangat besar. Sebab BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim membawahi 10 kabupaten/kota di Sumsel. Ini yang akan kita maksimalkan,” tutur Ruszian Dedy.

 

Adapun BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim membawahi sejumlah Kabupaten/Kota yakni Muara Enim, OKU, OKU Selatan, OKU Timur, Lahat, Empat Lawang, Pagaralam, Musi Rawas, Lubuk Linggau dan Musi Rawas Utara.

BACA JUGA:SSB Tunas Muda Terhenti di 8 Besar Turnamen GAN

BACA JUGA:SDN 4 Lawang Kidul Menuju Adiwiyata Mandiri

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bidang Digitalisasi Human Capital dan Aset Kanwil Sumbagsel, Utaminingsih, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palembang  Faizal.

 

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, Faisal  memiliki rencana untuk menargetkan pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar terdaftar dalam program kepesertaan. Moch. Faisal, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, menilai bahwa pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pesta demokrasi, seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada di Provinsi Sumsel, memiliki potensi yang cukup besar, diperkirakan sekitar 60.000-79.000 pegawai. "Saat ini, kami masih terus melakukan pendataan," ungkap Faisal.

 

Faisal mengakui bahwa BPJS Ketenagakerjaan Palembang telah menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan Bawaslu Kota Palembang. "Sudah ada 402 pegawai yang terdaftar dan proses pendaftaran masih berlangsung untuk beberapa kabupaten kota lainnya," tambahnya. Menurut Faisal, penting bagi petugas terlibat dalam pesta demokrasi untuk terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan guna melindungi mereka dari risiko kecelakaan kerja serta memberikan keamanan bagi pekerja dan keluarganya.