Baru Terima Rp830 Juta Kerugian Negara dari Korupsi Bawaslu Ogan Ilir

OGAN ILIR, - Kasus korupsi dana hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir, telah berjalan lebih kurang satu tahun lamanya. 

Dari total Rp7,4 miliar kerugian yang dialami negara, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Ilir, baru menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp830 juta. 

Kepala Kejari Ogan Ilir, Nur Surya mengungkapkan, dari enam tersangka yang telah ditetapkan baru dua tersangka yang mengembalikan kerugian negara. 

Kedua orang yang telah mengembalikan kerugian negara dengan total Rp830 juta tersebut, yakni, Herman Fikri dan Karlina. Masing-masing, Rp600 juta dan Rp230 juta. 

"Kita hanya bisa mengimbau kepada siapa saja yang terlibat merugikan negara sebesar Rp 7,4 miliar, untuk segera memgembalikan," imbaunya, Jumat, 17 November 2023.

BACA JUGA:Satu Keluarga Kompak Jualan Sabu

BACA JUGA:Pemkab PALI Perkuat Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah

Nur Surya menjelaskan, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang masuk ke rekening Bawaslu Ogan Ilir, seharusnya sebesar Rp19,3 miliar.

Dari nilai tersebut, realisasi pengeluaran sesuai bukti otentik baik berbentuk invoice, nota, kwitansi dan alat bukti surat lainnya, serta berdasarkan konfirmasi dan keterangan dari saksi-saksi, alokasi dana hibah hanya sebesar Rp11,9 miliar.

Diketahui, perkara korupsi dana hibah penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020 pada Bawaslu Ogan Ilir, telah menjatuhkan vonis tiga terpidana. 

Ketiga terpidana tersebut, yakni, Aceng Sudrajat dan Herman Fikri yang pernah menjabat mantan Koordinator Sekretariat Bawaslu Ogan Ilir. Serta Romi, seorang honorer di Bawaslu Ogan Ilir. 

Sementara itu, tiga orang tersangka lainnya tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang. Ketiganya, yakni, Dermawan Iskandar, Karlina, dan Idris.(*/sumeks.co)