Korupsi Program Prona Sebanyak 700 Persil Tanah

Reporter: Supri |

Editor: Supri |

Kamis , 14 Dec 2023 - 20:56

Slamet Parida Oknum Kades Batu Winangun OKU tetap tersenyum meski telah ditetapkan tersangka korupsi program Prona tahun 2021. Foto: dokumen/sumeks.co----

PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO, - Program Nasional Agraria (Prona) yang digaungkan oleh pemerintah, sepertinya masih menjadi kesempatan bagi oknum-oknum untuk meraup keuntungan.

Terbukti, seorang oknum Kepala Desa (Kades) Batu Winangun ,Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) bernama Slamet Parida nekat melakukan korupsi pembuatan sertifikat Prona.

Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 700 Persil tanah yang seyogyanya dijadikan sertifikat tanpa dipungut biaya, ternyata malah dikomersilkan Slamet Parida.

Untuk itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU akhirnya menetapkan oknum Kades Slamet Parida sebagai tersangka korupsi pembuatan sertifikat Prona tahun 2021.

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Vanny Yulia Eka Sari SH MH, dikonfirmasi Kamis 14 Desember 2023 membenarkan Slamet Parida sebagai tersangka kasus korupsi sertifikat Prona.

"Yang bersangkutan usai ditetapkan sebagai tersangka langsung dilakukan penahanan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut," ujar Vanny.

Diterangkan Vanny, sebelumnya tim penyidik Pidsus Kejari OKU telah melakukan serangkaian penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi.

Dikatakan Vanny, dalam serangkaian pemeriksaan saksi-saksi tim penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Slamet Parida sebagai tersangka.

Dibeberkannya, bahwa modus perkara yang dilakukan tersangka yakni pada tahun 2021 dengan kewenangannya selaku kades, memungut sejumlah uang kepada masyarakat desa untuk pembuatan sertifikat tanah melalui program Prona.

Lebih lanjut diterangkan Vanny, berdasarkan penyidikannya ditemukan lebih kurang 700 Persil tanah yang dipungut oleh tersangka Slamet Parida dari masyarakat desa.

"Tersangka sendiri mendapatkan uang sebesar Rp50 juta," ungkap Vanny

Dalam pengembangan penyidikan, lanjut Vanny ditemukan juga bagi-bagi uang kepada pihak lainnya dalam hal ini kepada panitia desa Program Prona.

korupsi program prona  sebanyak 700 persil tanah                            palembang, enimekspres.co, - program nasional agraria (prona) yang digaungkan oleh pemerintah, sepertinya masih menjadi kesempatan bagi oknum-oknum untuk meraup keuntungan.
terbukti, seorang oknum kepala desa (kades) batu winangun ,kecamatan lubuk raja, kabupaten ogan komering ulu (oku) bernama slamet parida nekat melakukan korupsi pembuatan sertifikat prona.
tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 700 persil tanah yang seyogyanya dijadikan sertifikat tanpa dipungut biaya, ternyata malah dikomersilkan slamet parida.
untuk itu, kejaksaan negeri (kejari) oku akhirnya menetapkan oknum kades slamet parida sebagai tersangka korupsi pembuatan sertifikat prona tahun 2021.
baca juga:dwitri kartini siap perebutkan ketua pwi sumsel
kasi penkum kejaksaan tinggi (kejati) sumsel vanny yulia eka sari sh mh, dikonfirmasi kamis 14 desember 2023 membenarkan slamet parida sebagai tersangka kasus korupsi sertifikat prona.
"yang bersangkutan usai ditetapkan sebagai tersangka langsung dilakukan penahanan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut," ujar vanny.
diterangkan vanny, sebelumnya tim penyidik pidsus kejari oku telah melakukan serangkaian penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi.
dikatakan vanny, dalam serangkaian pemeriksaan saksi-saksi tim penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan slamet parida sebagai tersangka.
baca juga:kembali didakwa kasus suap proyek, mantan kadis pupr muba “melawan”
dibeberkannya, bahwa modus perkara yang dilakukan tersangka yakni pada tahun 2021 dengan kewenangannya selaku kades, memungut sejumlah uang kepada masyarakat desa untuk pembuatan sertifikat tanah melalui program prona.
lebih lanjut diterangkan vanny, berdasarkan penyidikannya ditemukan lebih kurang 700 persil tanah yang dipungut oleh tersangka slamet parida dari masyarakat desa.
"tersangka sendiri mendapatkan uang sebesar rp50 juta," ungkap vanny
dalam pengembangan penyidikan, lanjut vanny ditemukan juga bagi-bagi uang kepada pihak lainnya dalam hal ini kepada panitia desa program prona.
vanny membeberkan, pihak-pihak yang turut kecipratan uang korupsi program prona yakni arif azhari sebagai bendahara panitia program prona tahun 2021 sebesar rp15 juta.
baca juga:polda sinergi sukseskan konferprov pergantian pengurus pwi sumsel periode 2019-2024
kemudian kepada arif amarudin selaku selaku ketua panitia program prona tahun 2021 sebesar rp7 juta.
serta diberikan juga kepada tiga orang lainnya yakni sekretaris dan dua anggota panitia program prona 2021 masing-masing sebanyak rp2 juta.
atas perbuatan tersangka slamet parida, kata vanny disangkakan dengan pasal 12 huruf e atau pasal 11 undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang korupsi.
"tim penyidik akan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dimaksud dan akan meneruskan proses ini sampai nantinya perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri tipikor di palembang," tandasnya.
untuk diketahui, prona adalah proyek operasi nasional agraria, yaitu legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pandaftaran tanah, hingga penerbitan sertipikat tanah.
baca juga:67 pengunjung dari 2 diskotik kampung baru positif pakai narkoba 
program prona diselenggarakan secara nasional oleh kantor pertanahan/bpn. 
program ini diselenggarakan dengan tujuan mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat agar mendapat kepastian hukum kepemilikan tanah. 
sasaran dari program prona adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
dengan kriteria antara lain pekerja dengan penghasilan tidak tetap seperti petani, nelayan, pedagang dan buruh musiman, serta lain-lain mereka yang berpenghasilan tetap seperti pegawai swasta bergaji umr, veteran dan sebagainya.
baca juga:setelah rakit pesawat, ciptakan kapal pembersih sampah
peserta program prona dibebaskan dari komponen biaya pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengesahan data fisik dan penerbitan sertifikat yang sudah ditanggung oleh pemerintah melalui dipa apbn kementerian agaria dan tata ruang.
program prona menjadi program strategis nasional pemerintah yang digaungkan presiden joko widodo untuk menuntaskan kepemilikan rp86 juta sertifikat di tahun 2023.(sumeks.co)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 15 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan