PALI, ENIMEKSPRES.CO - Pemerintah Kabupaten PALI, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema potensi dan pengembangan ekonomi keuangan syariah di Kabupaten PALI. FGD di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten PALI, Selasa (19/12).
Sejumlah instansi terkait pun diundang dalam meminta usulan dalam pengembangan ekonomi syariah di Bumi Serepat Serasan. Seperti Kementerian Agama PALI, OPD terkait lingkungan Pemkab PALI, sejumlah ormas Islam dan pimpinan sekolah tinggi, pimpinan pondok pesantren serta madrasah.
FGD yang digelar secara luring dan daring itu juga menghadirkan dua orang narasumber yang ahli di bidangnya. Seperti Muhammad Iqbal dan Muhamad Soleh Nurzaman. Muhammad Iqbal merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Serta Muhamad Soleh Nurzaman dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Depok.
BACA JUGA:Ganti Rugi Tak Sesuai, Warga Karang Agung Ancam Demo
BACA JUGA:Tekan Inflasi Jelang Nataru 2024. Pemprov Sumsel Bakal Gelar Operasi Pasar
Dalam keterangannya, Kepala Bappeda kabupaten PALI, Ahmad Jhoni SP MM menerangkan, bahwa digelarnya FGD untuk menyerap dan menampung aspirasi dari pihak terkait untuk mendukung pengembangan ekonomi keuangan syariah demi terwujudnya PALI MADANI 2045. PALI Madani, merupakan kepanjangan dari Maju Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Inklusif 2045.
"Oleh karena itu, kami gelar FGD ini untuk meminta masukan dari seluruh elemen masyarakat. Untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun mendatang," ujarnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, bahwa masukan dari organisasi keagamaan dan instansi terkait lainnya supaya sama-sama memberi masukan RPJPD selama 20 tahun.
"Terutama dalam sektor pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengangguran dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya potensi dari organisasi keagamaan, bisa berperan mendukung pertumbuhan ekonomi di kabupaten PALI," urainya.
Selain itu, penyusunan RPJPD 2045 juga nantinya akan menyingkronkan dengan program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. "Untuk itulah diharapkan kedua pemateri yang diundang, bisa memberikan formula untuk perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di kabupaten PALI. Seperti apa yang harus dilakukan. Langkah kongkret apa yang harus kita kerjakan. Itu semua tentunya untuk mewujudkan Kabupaten PALI MADANI 2045," katanya.
Sementara itu, Muhammad Iqbal dalam paparan materinya menyebutkan ada beberapa potensi dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah di kabupaten PALI. Yakni Sekolah Pelopor Syariah Berbasis Outcome, Aksesibilitas UMKM dan IKM terhadap Lembaga Keuangan Syariah.
"Kemudian Pendirian Inkubasi Bisnis Syariah dan Halal Export Center. Serta pembentukan zona KHAS yaitu Kuliner Halal Aman dan Sehat," tutupnya.(ebi)