KORANENIMEKSPRES.COM - Pernyataan menarik disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagaimana dilansir I-News TV pada 30 Juli 2025.
Dalam berita berjalan itu, Mendagri menyatakan bahwa yang penting adalah demokratis, bukan cara pemilihannya.
Pernyataan ini mengundang refleksi mendalam di tengah perjalanan demokrasi kita selama lebih dari dua dekade reformasi.
Gagasan bahwa kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukanlah hal baru.
BACA JUGA:Kritisi Proyek Jalan Buntu Rp 4,1 Miliar, Jika ada Penyimpangan Minta APH Selidiki
BACA JUGA:PTBA Dukung Pengembangan UMKM Berbasis Alam melalui Madu Galo-Galo Cupiang
Ini sesungguhnya telah lama menjadi perdebatan di kalangan akademisi, pemerhati sosial, dan tokoh masyarakat.
Pilkada langsung yang selama ini kita laksanakan, meski menjunjung tinggi semangat demokrasi, tidak bisa dipungkiri juga menimbulkan banyak ekses negatif.
Popularitas dan kekuatan modal menjadi penentu utama dalam kontestasi politik lokal.
Sementara kualitas, integritas, dan kapasitas calon sering kali dikesampingkan.
BACA JUGA:Jalan Melesatkan Ekonomi 2 Provinsi Ada di Tol Palembang-Jambi yang Bisa Ditembus 2 Jam Ini
BACA JUGA:Karena Adem dan Elok sehingga 2 Tempat Wisata Ini jadi Kebanggan Sumsel
Politik uang, praktik korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), serta biaya politik yang tinggi telah menjadi rahasia umum yang merusak akar demokrasi sejati.
Jika kita kembali menengok nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan maka pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan justru lebih sesuai dengan nilai luhur bangsa.
Demokrasi tidak selalu berarti pemilihan langsung. Demokrasi adalah sistem yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, entah itu secara langsung maupun melalui wakil yang mereka percayai.