MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO - Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan program dan strategi pengendalian inflasi daerah, Pj Bupati Muara Enim H Ahmad Rizali melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan.
Kedatangan orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang bersama rombongan, disambut langsung Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan
M Wahyu Yulianto SSi SST MSi, di Kota Palembang, Jumat pagi (16/2).Dalam pertemuan itu Pj Bupati didampingi Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir H Ahmad Yani Hermanto MM dan Kepala Bappeda Ir H Mat Kasrun MSi., menjelaskan bahwa sebagai daerah yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur Indeks Harga Konsumen (IHK) pada perhitungan inflasi nasional, maka diperlukan koordinasi lintas sektoral, khususnya BPS selaku penyedia data pokok dalam metode pengukuran angka inflasi yang tepat.
BACA JUGA:Prabowo- Gibran Menang Telak di TPS Khusus
BACA JUGA:Minggu, Serentak Lakukan Pleno
Pada kesempatan tersebut Pj Bupati mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam pertemuan yang membahas beberapa persoalan penting terkait upaya intervensi pemerintah daerah dalam menangani inflasi.
Dirinya berkomitmen menekan angka inflasi dan menjaga stabilitas harga, khususnya bahan pangan pokok melalui 6 langkah konkret dan 9 upaya nyata sesuai arahan Mendagri, termasuk pengoptimalan intervensi pemerintah daerah melalui subsidi logistik yang bersumber dari dana APBD guna mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM).
"Untuk itu saya mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pihak utamanya peran serta BPS ,untuk mengetahui lebih lanjut strategi atau pola penanganan yang tepat sehingga inflasi di Kabupaten Muara Enim segera tertangani," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Wahyu Yulianto SSi SST MSi, menyambut baik dan siap untuk bersinergi bersama Pemkab Muara Enim dalam menyelaraskan pola atau metodelogi penghitungan yang dilakukan BPS sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui dan lebih fokus dalam menjalankan setiap kebijakan atau program pembangunan yang dijalankan. (ozi)