JAKARTA, -- Pengamat politik Ray Rangkuti mendesak parpol segera menggulirkan hak angket di DPR RI untuk membongkar dugaan kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan pada Pilpres 2024.
Menurutnya, apabila parpol tak memenuhi janji untuk menggulirkan hak angket maka bisa dikenakan hukuman oleh rakyat.
"Hukuman itu bisa dalam bentuk rakyat tidak mendukung calon yang didukung parpol tersebut di pilkada serentak yang akan berlangsung, pada November 2024," kata Ray kepada wartawan, Senin, 1 April 2024.
Pendiri Lingkar Madani (Lima) itu mengingatkan, hak angket jangan dibentur pada pemakzulan presiden, karena tujuan dari hak angket adalah untuk membongkar dugaan penggunaan kekuasaan yang tidak sah untuk pemenangan paslon tertentu.
Ia menilai lebih baik hak angket digulir untuk mengetahui benar atau tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden, politisasi bansos, pengerahan aparatur negara dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
BACA JUGA:Tol Palembang-Betung Gratis 12 Hari
BACA JUGA:Program Mudik Lebaran Gratis
"Kalau tidak terbukti, pemenang pemilu makin legitimate dan presiden terbebas dari asumsi menggunakan kekuasaan. Jika terbukti, ini jadi modal untuk mengevaluasi. Jadi jangan khawatir angket ubah hasil pemilu, ini sulit. Hak angket tidak berbahaya, malah mencerdaskan publik," papar Ray.
Lebih lanjut, dia menyebut ada tiga hal yang membuat parpol belum menggulirkan hak angket.
Pertama, masih ada saling tunggu di antara parpol siapa yang akan memimpin.
Kedua, belum tumbuh rasa percaya di antara parpol. Ketiga, sikap pragmatis di antara elite parpol.
Ray menekankan, hal penting saat ini bagi parpol adalah membuktikan bahwa hak angket berjalan agar rakyat tidak menilai parpol hanya manis di bibir.
BACA JUGA:Tol Palembang-Betung Gratis 12 Hari
BACA JUGA:Program Mudik Lebaran Gratis