Pihaknya tidak melarang PT KAI dalam mencari keuntungan dari jasa pengangkutan batubara. Tapi coba carikan solusi yang tepat, cepat dan nyata bagaimana caranya agar berbisnis tidak menyengsarakan masyarakat.
“Jangan sampai menunggu masyarakat merasakan marah dan kekesalan baru mau dicarikan solusinya. Seharusnya kita sedia payung sebelum hujan,” tegas Giri.
Hal tersebut sambung Giri harus dipikirkan, kalau memang pembangunan terkendala pembebasan lahan atau tidak bisa lagi dibangun fly over. Maka cari jalan alternatif lain untuk menghindari perlintasan tersebut.
"PT KAI dengan keuntungan yang didapat harusnya bisa mengeluarkannya untuk pembangunan fly over dan itu wajar. Untuk itu, dalam waktu dekat, DPRD Sumsel akan memanggil PT KAI untuk menyelesaikan permasalahan ini," tegasnya.
Selain itu, dirinya juga menghimbau kepada para pengguna jalan untuk bersabar dan tidak numpuk apalagi sampai mengambil jalur berlawanan. Karena akan memperparah kemacetan, akan memperpanjang masalah dan butuh waktu lama untuk menguraikan kemacetan.
"Kalau untuk idealnya, seharusnya PT KAI membangun dahulu infrastrukturnya seperti rel, jembatan dan terutama fly overnya. Setelah siap semuanya barulah meningkatkan volume angkutnya," pungkas Giri Ramanda.(ozi)