Dari Pusat ke Daerah: Langkah Konkret Kementerian ATR/BPN Perangi Korupsi

NASIONAL, KORANENIMEKSPRES.COM,-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menegaskan komitmennya dalam mencegah tindak pidana korupsi di seluruh lini. 

Komitmen ini ditegaskan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) serta Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026. 

Acara ini berlangsung di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 12 Februari 2025, dan dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, yang turut menyaksikan penandatanganan tersebut.

“Telah dilakukan penandatanganan terkait dengan komitmen kita dalam strategi nasional di tahun 2025. Saya hadir dan ikut menyaksikan penandatangan tersebut. Kehadiran kita tentu untuk menegaskan komitmen itu,” ujar Dalu Agung Darmawan. 

BACA JUGA:ATR/BPN Dukung Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Sebagai perwakilan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, ia juga turut melakukan paraf pada lembar Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026.

Penandatanganan SKB ini dilakukan setiap dua tahun sekali guna memperkuat sinergi dan kolaborasi antara berbagai kementerian/lembaga dalam upaya pencegahan korupsi. 

Dalam sambutannya, Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa seluruh jajaran ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mampu menjalankan komitmen yang telah disepakati. 

“Ada 15 Aksi Pencegahan Korupsi yang tercakup dalam tiga fokus utama, yaitu terkait Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Kita harus berkomitmen penuh untuk melaksanakannya,” tegasnya.

BACA JUGA:Menteri Nusron Wahid Dorong Optimalisasi Pelayanan di Kementerian ATR/BPN

Lebih lanjut, Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, dalam mengimplementasikan komitmen tersebut. 

“Kita ingin memastikan bahwa komitmen ini benar-benar bisa diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama erat dengan kementerian dan lembaga lain yang turut menandatangani SKB ini,” tambahnya.

Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang menjadi penggerak utama aksi ini terdiri dari KPK, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). 

Selain itu, keanggotaan Timnas PK juga melibatkan 67 kementerian/lembaga termasuk Kementerian ATR/BPN serta 34 pemerintah provinsi, yang semuanya berkomitmen menjalankan strategi nasional pencegahan korupsi secara terintegrasi.