Berharap DPR RI Wahyu Sanjaya Bisa Perjuangkan Pembangunan Infrastruktur untuk Muara Enim

KORANENIMEKSPRES.COM,MUARA ENIM - Bupati Muara Enim H Edison berharap anggota DPR RI dapat memperjuangkan pembangunan infrastruktur ditengah efisiensi anggaran.

Hal tersebut disampaikan Bupati Muara Enim H Edison didampingi Wakil Bupati Hj Sumarni, menyambut kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi XI H Wahyu Sanjaya, di Ruang Rapat Pangripta Nusantra Bappeda Kab. Muara Enim, Senin 21 April 2025.

Dihadiri pula oleh Asisten, Staf Ahli dan sejumlah Kepala OPD, Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki BSc, dan anggota DPRD Muara Enim Ermanadi.

Bupati mengatakan saat ini Kabupaten Muara Enim juga tengah menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni pembangunan jambatan layang atau Fly Over (FO) di 5 Kecamatan wilayah Kabupaten Muara Enim. 

BACA JUGA:Masyarakat Dorong Anggota DPR RI Wahyu Sanjaya Perjuangkan Pembangunan Jalan Tol Muara Enim

"Diharapkan hadirnya anggota legislatif pusat membidangi Keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter dan sektor jasa Keuangan ini diharapkan dapat memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim seperti jalan tol dan sebagainya yang saat ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat," ujar Bupati.

Dirinya menyebut pembangunan FO di Kabupaten Muara Enim sangat urgensi untuk mendukung kelancaran transportasi batubara serta mengatasi kemacetan lalu lintas.

Lebih lanjut, Bupati juga meminta dukungan DPR RI terkait rencana pembebasan angkutan truk batubara sebagai langkah penataan wajah kota Muara Enim. 

Ia menambahkan Pemkab Muara Enim telah menyesuaikan program kerja dengan arahan kebijakan nasional.

serta fokus terhadap program yang berdampak langsung kepada masyarakat diantaranya bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis hingga santunan kematian senilai Rp3 juta kepada seluruh masyarakat.

BACA JUGA:Wahyu Sanjaya Serap Aspirasi Pembangunan di Muara Enim

Menanggapi hal tersebut, H Wahyu Sanjaya menyatakan kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah.

Menurutnya Kabupaten Muara Enim sebagai daerah yang memiliki APBD tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan tidak berdampak signifikan terhadap rencana efisiensi anggaran.

Meski besaran APBD masih bergantung pada transfer dari pusat, sehingga kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan perlu ditingkatkan.