Gapensi Dorong Bupati Ubah Regulasi Seragam Sekolah Gratis, Jangan jadi Ajang Bancakan

MUARA ENIM - Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Muara Enim Ahmad Imam Mahmudi mendorong Bupati Muara Enim H Edison agar mengubah regulasi program seragam sekolah gratis.

Imam mengatakan, jangan sampai program seragam sekolah gratis dengan tujuan mulia itu justru dijadikan ajang bancakan proyek oleh segelintir oknum.

"Oleh karena itu, kita mendorong bupati agar masalah baju seragam gratis ini diubah regulasinya, bukan dijadikan ajang proyek, tapi diberikan secara langsung kepada wali murid/orang tua dengan teknis yang dibuat sedemikian rupa sesuai aturan," kata Imam kepada awak media, Rabu 14 Mei 2025.

Menurut Imam, program seragam sekolah gratis yang berjalan selama ini tidak efektif. Mulai dari jumlah seragam yang sudah tersampaikan kepada penerima, kadang ada yang kebesaran dan kekecilan.

BACA JUGA:Wabup Sumarni Pastikan Program Pupuk Murah Membara Segera Terealisasi

BACA JUGA:Desa Sebau Tunjukkan Komitmen Pelayanan Prima kepada Masyarakat

"Selama ini yang sudah berjalan kita tidak tahu penjahitnya di mana dan kebanyakan monopoli. Itulah yang namanya proyek, tidak akan sukses dan terjadi persoalan terus, jadi ajang bancakan. Maka, ubah regulasinya itu kita dorong Bupati," ungkapnya.

Imam menuturkan, tidak perlu lagi ada koordinir-koordinir, kecuali kelompok wali murid di sekolah dan penjahit-penjahitnya.

"Dengan demikian, seluruh penjahit lokal di Kabupaten Muara Enim akan menikmati dari anggaran itu," tuturnya.

Imam pun mengapresiasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim yang akan mengutamakan penjahit-penjahit lokal dalam program seragam gratis ini.

BACA JUGA:Desa Embacang Kelekar Siap Bentuk Koperasi Merah Putih: Dukung Program Strategis Nasional

"Kalau seragamnya ada yang lebih diambil lagi, kalau kurang ya ditambah. Contohnya, secara otomatis ketika wali murid yang ada di Semendo Darat Ulu (SDL) tidak mungkin dia menjahit di Muara Enim, pasti mereka menjahit di sana.(SDL, red). Penjahit-penjahit harus ada stempel cap dan nama sebagai nota pesanan," ujarnya.

Selain itu, sambung Imam, Bupati juga harus menegaskan jangan ada pemotongan satu rupiah pun terhadap bantuan seragam sekolah graits ini.

"Uang ini harus tersampaikan kepada wali murid. Maka pengawalan unsur APH, Pers, LSM dan Ormas itu nanti sampai ke bawah," imbuhnya.