Rumah untuk Masa Depan: Bedah Rumah Muara Enim MEMBARA 2025 Perluas Akses Hunian Layak dan Air Minum MBR

Reporter: Al Azhar |

Editor: Al Azhar |

Kamis , 29 May 2025 - 09:54

Muara Enim luncurkan Bedah Rumah Membara 2025, perluas akses hunian layak dan air minum MBR.--

KORANENIMEKSPRES.COM,MUARA ENIM — Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus menunjukkan komitmennya dalam membenahi persoalan perumahan dan permukiman di daerahnya.

Melalui Program Bedah Rumah Membara 2025, Pemkab kembali menggulirkan upaya sistematis dalam menyediakan rumah layak huni sekaligus memperluas akses terhadap air minum dan legalitas kepemilikan lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program yang diluncurkan pada pekan ini dirancang untuk menjangkau 17 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim.

Masyarakat dari empat kecamatan, yakni Belimbing, Empat Petulai Dangku, Rambang Niru, dan Gunung Megang, hadir langsung dalam acara launching, sementara 13 kecamatan lainnya berpartisipasi secara daring.

Launching Program Bedah Rumah Membara dalam rangka 100 hari masa pemerintahannya bersama Bupati Muara Enim, H. Edison., S.H., M.Hum., Selasa 27 Mei 2025 di Balai Desa Simpang Tanjung, Kecamatan Belimbing.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Muara Enim Ir Hj Sumarni Msi, Sekretaris Direktorat Jendral Perumahan Pedesaan, Dr. Nasrullah, S.Sos., M.Si., dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Pedesaan, Direktorat Jendral Perumahan Pedesaan, Hari Rubiyanto, S.STP., M.Si, Kadin Perumahan dan Kawasan Pemukinan Kabupaten Muara Enim Ir Ahmad Yani Herianto MM dan tamu undangan lainnya.

Saat memberikan pengarahan, Wakil Bupati Muara Enim Sumarni menyampaikan bahwa program ini adalah bentuk nyata tanggung jawab negara, khususnya pemerintah daerah, dalam menyediakan hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga sehat, aman, dan bermartabat.

"Rumah adalah tempat membangun masa depan keluarga. Ia bukan sekadar tempat berlindung, tapi tempat tumbuhnya generasi. Karena itu, menyediakan rumah layak bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban pemerintah," tegas Wakil Bupati di hadapan jajaran pejabat Kementerian PUPR dan para penerima manfaat.

Wabup Sumarni juga menambahkan bahwa selama kurun waktu 12 tahun, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah berhasil meningkatkan kualitas sebanyak 11.519 unit rumah tidak layak huni.

Namun di saat yang sama, masih terdapat sekitar 10.553 unit rumah dalam kondisi serupa yang menunggu giliran untuk direnovasi.

"Kami belum berhenti. Masih ada puluhan ribu rumah yang harus dibenahi. Karena itu, program ini harus terus kita dorong dan perkuat, termasuk dengan sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat," imbuhnya.

rumah untuk masa depan: bedah rumah muara enim membara 2025 perluas akses hunian layak dan air minum mbr                            koranenimekspres.com,muara enim — pemerintah kabupaten muara enim terus menunjukkan komitmennya dalam membenahi persoalan perumahan dan permukiman di daerahnya.
melalui program bedah rumah membara 2025, pemkab kembali menggulirkan upaya sistematis dalam menyediakan rumah layak huni sekaligus memperluas akses terhadap air minum dan legalitas kepemilikan lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
program yang diluncurkan pada pekan ini dirancang untuk menjangkau 17 kecamatan di seluruh wilayah kabupaten muara enim.

masyarakat dari empat kecamatan, yakni belimbing, empat petulai dangku, rambang niru, dan gunung megang, hadir langsung dalam acara launching, sementara 13 kecamatan lainnya berpartisipasi secara daring.
baca juga:bupati dan kapolres muara enim resmikan program bedah rumah 
launching program bedah rumah membara dalam rangka 100 hari masa pemerintahannya bersama bupati muara enim, h. edison., s.h., m.hum., selasa 27 mei 2025  di balai desa simpang tanjung, kecamatan belimbing. 
hadir dalam acara tersebut wakil bupati muara enim ir hj sumarni msi, sekretaris direktorat jendral perumahan pedesaan, dr. nasrullah, s.sos., m.si., dan direktur sistem dan strategi penyelenggaraan perumahan pedesaan, direktorat jendral perumahan pedesaan, hari rubiyanto, s.stp., m.si, kadin perumahan dan kawasan pemukinan kabupaten muara enim ir ahmad yani herianto mm dan tamu undangan lainnya.
saat memberikan pengarahan,  wakil bupati muara enim sumarni menyampaikan bahwa program ini adalah bentuk nyata tanggung jawab negara, khususnya pemerintah daerah, dalam menyediakan hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga sehat, aman, dan bermartabat.
 "rumah adalah tempat membangun masa depan keluarga. ia bukan sekadar tempat berlindung, tapi tempat tumbuhnya generasi. karena itu, menyediakan rumah layak bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban pemerintah," tegas wakil bupati di hadapan jajaran pejabat kementerian pupr dan para penerima manfaat.
baca juga:program bedah rumah baznas muara enim: mewujudkan hunian layak untuk mustahik
wabup sumarni juga menambahkan bahwa selama kurun waktu 12 tahun, pemerintah kabupaten muara enim telah berhasil meningkatkan kualitas sebanyak 11.519 unit rumah tidak layak huni.
namun di saat yang sama, masih terdapat sekitar 10.553 unit rumah dalam kondisi serupa yang menunggu giliran untuk direnovasi.
 "kami belum berhenti. masih ada puluhan ribu rumah yang harus dibenahi. karena itu, program ini harus terus kita dorong dan perkuat, termasuk dengan sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat," imbuhnya.
masih kata wakil bupati sumarni,  juga menyoroti bahwa hingga saat ini, terdapat 263 lokasi kawasan kumuh di muara enim, tersebar di 22 kecamatan dengan total luasan mencapai lebih dari 300 hektar, sebagian besar dengan kategori kekumuhan sedang. kondisi ini berdampak langsung terhadap kesehatan, sosial, dan kesejahteraan warga.
baca juga:bedah rumah serentak se-sumsel
selain itu, angka backlog perumahan atau kekurangan rumah di daerah ini masih berada di kisaran 8.000 unit.
 "permukiman kumuh bukan hanya merusak wajah kota dan desa, tapi juga menyimpan risiko kesehatan dan sosial yang besar. karena itu, kami tidak hanya membedah rumah, tapi juga menata lingkungan," ucap wabup.
ajakan kolaborasi untuk pemerintah pusat
dalam kesempatan yang sama, pemkab muara enim juga mengajukan permohonan resmi kepada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) agar dapat memperluas dukungan terhadap daerah, baik dalam bentuk alokasi anggaran, bantuan teknis, maupun penguatan program nasional.
 "kami harap muara enim bisa menjadi bagian penting dari program 3 juta rumah nasional. kami sudah menyiapkan basis data, regulasi, dan komitmen daerah. sekarang kami butuh penguatan dari pusat," kata wakil bupati, yang disambut baik oleh perwakilan kementerian.
baca juga:tingkatkan kemitraan wujudkan bedah rumah layak huni
dari muara enim untuk indonesia tanpa kumuh
dengan visi jangka panjang dan kerja lintas sektor yang terus diperkuat, program bedah rumah membara 2025 menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah daerah tidak sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi hadir dalam setiap denyut kebutuhan rakyatnya.
 "kami ingin dari muara enim lahir contoh baik tentang bagaimana pemerintah membangun dari bawah, dari rakyat, dari rumah mereka. karena rumah adalah awal dari segalanya," pungkas wakil bupati ir hj sumarni msi.
sementara itu, kepala dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan (perkimtan) muara enim, ir h amad yani herianto mm menyampaikan bahwa program bedah rumah membara 2025 akan difokuskan secara merata ke seluruh kecamatan, dengan pelaksanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga menyentuh aspek legalitas tanah dan akses infrastruktur dasar.
 "kami tidak ingin rumah-rumah yang dibangun atau dibedah justru berdiri di atas tanah yang belum bersertifikat, atau tidak memiliki akses air bersih. karena itu, tahun ini kami bekerja sama dengan kantor pertanahan muara enim dan pdam lematang enim untuk mengintegrasikan layanan air minum dan legalisasi lahan," jelasnya.
baca juga:bahagia dapat bantuan bedah rumah
kadisperkimtan menambahkan, pemkab telah menerbitkan peraturan bupati tentang pembebasan bphtb dan pbg bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap masyarakat.
 "langkah ini kami ambil agar mbr tidak terbebani dengan biaya-biaya tambahan saat menerima bantuan rumah. semua kami permudah agar proses ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," terang ahmad yani.
sementara itu, sesdirjen perumahan perdesan kementeran pkp dr nasrullah  s sos msi dalam sambutannya mengatakan bahwa program 3 juta rumah yang digulirkan oleh presiden prabowo subianto wajib didukung oleh pemerintah daerah. 
"kementerian pkp memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten muara enim yang telah mendukung program 3 juta rumah melalui pembebasan bphtb dan restribusi pbg bagi mbr," terang nasrullah.
baca juga:baznas dan polres muara enim hadirkan rumah layak huni bagi warga kurang mampu
disamping itu, beliau merasa bangga karena pemkab muara enim telah menyelaraskan komitmen penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat kedalam program strategis dan merupakan bagian dari visi membara 2025-2030.
salut juga langkah yang dilakukan oleh pemkab yaitu melakukan kolaborasi penyediaan rumah layak huni dgn perusahaan dan beberapa stakeholder lainnya. 
"hal  seperti ini patut dicontoh oleh daerah lain. pemerintah daerah yang mempunyai komitmen tinggi dengan mengalokasikan anggaran yang besar juga mampu mengkolaborasikan pelaksanaan program dgn dunia usaha melalui csr nya dan beberapa lembaga lainnya," pungkas nasrullah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 30 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan