Tol Pertama di Sumbar Ini tak Lagi Gratis! Ini Tarifnya

KORANENIMEKSPRES.COM - Setelah 2 bulan gratis, jalan tol pertama di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini mulai bertarif. 

Keputusan PT Hutama Karya selaku pengelola berlakukan tarif tol merujuk Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 672/KPRT/M/2025 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru– Padang Seksi Sicincin–Padang tertanggal 16 Juli 2025.

Dengan demikian, masyarakat pengguna tol sepanjang 36 Km hendaknya menyiapkan saldo e-tol.

Berikut tarif tol Padang-Sicincin: 

BACA JUGA:Terobos Hutan dan Rawa: 4 Tol Raksasa di Sumsel Dikebut Demi Pusat Ekonomi Baru

1. Golongan I asal Padang tujuan Kapalo Hilalang Rp50.5000

2. Golongan II dan III Rp75.500

3. Golongan IV dav V Rp100.500

(Berlaku sama sebaliknya)

Jalan tol ini sebelumnya telah dibuka operasional sejak Mei 2025 dan selama gratis, pihak Hutama Karya terus melakukan sosialisasi. 

“Kami telah mengedukasi masyarakat terkait rencana pemberlakuan tarif ini melalui berbagai platform, mulai dari media konvensional, media sosial, media luar ruang seperti spanduk dan baliho, hingga siaran radio lokal," kata Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim dalam laman hutamakarya.com, 26 Juli 2025. 

BACA JUGA:Lebih 80% Hutan, Rawa hingga Bukit Diterobos: Percepatan 4 Tol Raksasa di Sumsel Demi Sentral Ekonomi Baru

Lebih lanjut, sebagai bagian dari proses sosialisasi dan koordinasi, Hutama Karya juga telah melakukan pertemuan bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Padang Pariaman guna menyampaikan rencana kebijakan ini secara langsung kepada pemerintah daerah. 

Untuk menambah sudut pandang dan menyerap aspirasi publik, Hutama Karya juga menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Penetapan Tarif Jalan Tol Padang – Sicincin dimana kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Strategi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Arya M. Sinulingga, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Lisrina Munthe,