Jaga Ketahanan Pangan Nasional, Larang Bangun Rumah dan Sekolah di Lahan Sawah Abadi

Reporter: Sigit |

Editor: Leo |

Jumat , 08 Aug 2025 - 09:36

Menteri Nusron menyampaikan bahwa sawah dan lahan pertanian adalah fondasi utama bagi ketahanan pangan nasional. foto:Ist--

NASIONAL,KORANENIMEKSPRES.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen penuh lembaganya dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penyediaan 3 juta rumah untuk rakyat serta pembangunan sekolah bagi masyarakat.

Namun, ia memberi catatan penting: pembangunan tersebut tidak boleh mengorbankan lahan pertanian produktif.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Nusron saat menghadiri kegiatan pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis 7 Agustus 2025.

Di hadapan masyarakat dan jajaran pemerintah daerah, ia mengingatkan pentingnya menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.

“ATR/BPN siap mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah dan pembangunan sekolah untuk rakyat.

Namun, pembangunan itu tidak boleh dilakukan di atas lahan sawah, apalagi yang masuk kategori sawah abadi,” tegas Menteri Nusron.

Ia menyampaikan bahwa sawah dan lahan pertanian adalah fondasi utama bagi ketahanan pangan nasional.

Jika lahan-lahan tersebut terus dialihfungsikan menjadi kawasan industri atau pemukiman tanpa kendali, maka Indonesia berisiko kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

“Pak Presiden juga memiliki program besar untuk mewujudkan swasembada pangan.

Dan pangan itu ditanam di tanah, bukan di udara, apalagi di laut,” ujarnya, menegaskan pentingnya mempertahankan lahan-lahan produktif yang ada.

jaga ketahanan pangan nasional, larang bangun rumah dan sekolah di lahan sawah abadi                            nasional,koranenimekspres.com – menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn), nusron wahid, menegaskan komitmen penuh lembaganya dalam mendukung program prioritas presiden prabowo subianto, khususnya dalam penyediaan 3 juta rumah untuk rakyat serta pembangunan sekolah bagi masyarakat. 
namun, ia memberi catatan penting: pembangunan tersebut tidak boleh mengorbankan lahan pertanian produktif.
pernyataan ini disampaikan menteri nusron saat menghadiri kegiatan pencanangan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas (gemapatas) di lapangan bola desa candingasinan, kabupaten purworejo, jawa tengah, kamis 7 agustus 2025.
 di hadapan masyarakat dan jajaran pemerintah daerah, ia mengingatkan pentingnya menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b) sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
baca juga:tak ngaruh musim kemarau: 2 tempat wisata di sumsel konsisten jadi paling sejuk nan indah
baca juga:tol pertama di sumbar penyambung padang-pekanbaru ini pemicu ekonomi 2 provinsi
“atr/bpn siap mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah dan pembangunan sekolah untuk rakyat. 
namun, pembangunan itu tidak boleh dilakukan di atas lahan sawah, apalagi yang masuk kategori sawah abadi,” tegas menteri nusron.
ia menyampaikan bahwa sawah dan lahan pertanian adalah fondasi utama bagi ketahanan pangan nasional. 
jika lahan-lahan tersebut terus dialihfungsikan menjadi kawasan industri atau pemukiman tanpa kendali, maka indonesia berisiko kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
baca juga:digitalisasi umkm melesat: 39 juta pelaku usaha di indonesia sudah gunakan qris
baca juga:dorong pariwisata, prabowo perintahkan jalur udara internasional diperluas
“pak presiden juga memiliki program besar untuk mewujudkan swasembada pangan. 
dan pangan itu ditanam di tanah, bukan di udara, apalagi di laut,” ujarnya, menegaskan pentingnya mempertahankan lahan-lahan produktif yang ada.
lebih lanjut, nusron menyoroti fenomena alih fungsi lahan sawah yang kian marak dalam beberapa tahun terakhir. 
ia mengingatkan bahwa jika hal ini terus dibiarkan, akan berdampak langsung pada pasokan pangan dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
baca juga:brin ungkap tsunami purba pernah terjadi di selatan jawa, siklusnya bisa terulang
baca juga:dukung energi berkelanjutan, ptba siap beri pendanaan untuk inovasi sosial berbasis komunitas
“kalau sawah berubah jadi pabrik atau perumahan tanpa kendali, lama-lama kita akan kesulitan mencapai swasembada. 
kita bisa jadi tergantung pada impor pangan, dan itu berbahaya,” kata nusron.
dalam konteks pembangunan nasional, menteri atr/bpn tidak menolak adanya investasi atau pengembangan kawasan industri. 
namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut harus mengikuti prinsip tata ruang berkelanjutan dan tidak menyalahi aturan perlindungan lahan pertanian.
baca juga:sumsel jadi strategis banyak dilintasi jtts
baca juga:4 tol baru + 3 tol utama: sumsel jadi superhub jalan tol
“kita tidak menolak pembangunan. tapi ada ruang-ruang yang sudah ditetapkan sebagai lp2b, dan itu tidak boleh diganggu. 
industri dan hilirisasi bisa tetap jalan tanpa merusak ketahanan pangan,” imbuhnya.
kementerian atr/bpn, sambungnya, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan semua proses pembangunan sesuai dengan peta tata ruang yang telah ditetapkan. 
nusron juga mengimbau agar masyarakat ikut mengawasi proses pembangunan, terutama jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap perlindungan lahan pertanian.
baca juga:wujudkan swasembada pangan, tinjau lahan jagung tumpang sari
baca juga: pemkab muara enim gandeng lpsk bangun sistem perlindungan korban kekerasan
dengan pendekatan yang seimbang antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, diharapkan program-program prioritas presiden prabowo dapat berjalan sukses tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam bangsa.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 9 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan