6 Raperda Tahun 2025 di Sepakati

SEPAKATI : Penandatangan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Bupati Muara Enim H Edison bersama Pimpinan DPRD Muara Enim.--
KORANENIMEKSPRES.COM,MUARA ENIM - Setelah dikaji Pantia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Muara Enim, sebanyak 6 dari 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 yang diusulkan telah disepakati.
Kesepakatan tersebut tertuang pada penandatangan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Bupati Muara Enim H Edison bersama Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Eddy Sutopo SPd dan Wakil Ketua DPRD pada Rapat Paripurna VII di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muara Enim, Kamis 14 Agustus 2025.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Muara Enim Hj Sumarni, Forkopimda serta jajaran Kepala OPD dan Camat. Dalam kesempatan ini, mewakili masyarakat Kabupaten Muara Enim Bupati menyampaikan apresiasi khusus kepada DPRD atas telah disepakatinya 6 Raperda tersebut.
Dirinya berharap Raperda ini dapat segera ditetapkan menjadi Perda yang sah sesuai UUD dan nantinya akan menjadi landasan bagi eksekutif dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (Membara).
BACA JUGA:Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
Adapun 6 Raperda yang dimaksud yakni, Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah Lematang Enim, Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Serasan Sekundang Menjadi Perseroan Terbatas Serasan Sekundang (Perseroda).
Kemudian, Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Menjadi Perseroan Terbuka Sarana Pembangunan Muara Enim (Perseroda), Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat.
Sementara 1 Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045 masih menunggu persetujuan dari Kementerian ATR/BPN.
BACA JUGA:Serahkan Dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
"Saya mengucapkan terima kasih atas saran dan masukkan dari pada setiap Pansus yang nantinya akan menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh eksekutif," jelasnya.