Rencana RI Tambah 10% Saham Freeport Masih Buntu, Ini Alasannya

KORANENIMEKSPRES.COM – Wacana pemerintah Indonesia untuk menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 10% masih menghadapi jalan berliku. Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyebut penambahan saham itu terkait dengan keberlanjutan operasi tambang serta kontribusi perusahaan bagi perekonomian nasional.

Saat ini, Indonesia telah memegang 51,2% saham Freeport hingga 2041. Tony menilai potensi sumber daya di bawah tambang masih besar dan sayang jika tidak dikembangkan. “Kalau tidak dikembangkan, maka kontribusi sekitar US$ 4 miliar per tahun ke pemerintah, US$ 700 juta untuk daerah, serta 30 ribu lapangan kerja akan berhenti,” ujarnya dalam Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menurut Tony, jika kepemilikan saham pemerintah ditambah dan izin operasi diperpanjang hingga 2061 atau lebih lama, manfaat ekonomi yang diperoleh negara juga akan berlanjut. “Salah satu gagasan yang sedang dibicarakan adalah penambahan saham pemerintah 10% pada 2041. Diskusi masih berjalan, semoga tercapai kesepakatan,” katanya.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan hingga kini belum ada keputusan final terkait rencana itu. Ia mengingatkan bahwa wacana penambahan saham sempat muncul ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Investasi. Menurut Bahlil, pembelian saham Freeport harus dilakukan dengan valuasi serendah mungkin agar tidak memberatkan keuangan negara.

“Tambahan 10% itu tidak boleh mengacu pada valuasi mahal saat ini. Indonesia harus mendapatkan harga yang semurah mungkin,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Dengan demikian, rencana penambahan saham Freeport yang menjadi syarat perpanjangan izin operasi masih menunggu kesepakatan antara pemerintah dan pihak perusahaan.