Massa Minta Non Aktifkan Kades Padang Bindu

"Kami sudah berkali-kali mengadukan perihal ini ke pihak terkait tetapi sepertinya tidak ada tindaklanjutnya, makanya kami kesal menggelar demo ini. Dan jika tidak direspon, kami akan melakukan demo yang lebih besar lagi," tegas Iskandar.

Menanggapi aspirasi dan kelurahan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ahmad Yani Heriyanto, bahwa pihaknya akan membentuk tim terkait yang membidangi tuntutan warga tersebut seperti dari pihak kepolisian, Dinas Kehutanan, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas PMD dan pihak terkait lainnya untuk mempelajari dan mengkaji setiap tuntutan warga tersebut apakah benar ada dan menyalahi aturan dan mekanisme yang berlaku. 

"Jika terbukti kebenarannya dan terbukti menyalahi aturan tentu akan langsung ditindaklanjuti baik itu yang merupakan kewenangan Pemkab Muara Enim maupun APH," ujarnya.

Lanjut Yani, nanti tentu akan ada pedalaman untuk pengaduan tersebut seperti menjual aset desa kendaraan dumptruk itu harus ada musyawarah desa dan laporan dahulu aset yang akan dijual, pemberhentian kadus itu juga harus sesuai aturan dan jika nanti tidak sesuai pemberhentian tersebut bisa saja dianulir atau dibatalkan. 

BACA JUGA:Kades Sukadana Apresiasi PKK Desa Raih Juara 3 Lomba Cipta Menu B2SA

Kemudian untuk indikasi jual beli tanah di dalam kawasan hutan desa seluas 450 hektar, kita akan meminta bantuan Dinas Kehutanan Sumsel.

Sedangkan audit dana sandang pangan, pembangunan jalan setapak, transfer uang koperasi, pemalsuan kartu Dinsos dan lain-lain kita akan melibatkan APH untuk mendalaminya.

Ditambahkan Sekretaris Dinsos Muara Enim Sagita, untuk kartu Bansos yang berlogo Dinsos yang diduga dikeluarkan oleh oknum Kades Padang Bindu tersebut, pihaknya memastikan itu palsu dan pihak Dinsos tidak pernah mengeluarkan kartu tersebut.