Fiktifkan Kegiatan Pilkada 2021-2022 Dituntut 4 Tahun Penjara

fiktifkan kegiatan pilkada 2021-2022 dituntut 4 tahun penjara palembang, enimekspres.co,  - fiktifkan sejumlah kegiatan badan pengawas pemilu (bawaslu) hingga rugikan negara rp7,4 miliar lebih, mantan ketua bawaslu dan dua komisioner terancam dihukum 4 tahun penjara. ketiganya yakni darmawan iskandar, idris dan karlina sama-sama dinilai penuntut umum kejaksaan negeri (kejari) ogan ilir, terbukti menyalahgunakan jabatan. selain itu, dalam sidang yang digelar di pn palembang, kamis 25 januari 2024, para terdakwa dianggap telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri sebagaimana fakta sidang sebelumnya. ketiga terdakwa, yang dihadirkan di hadapan majelis hakim tipikor palembang diketuai masriati sh mh, terbukti telah melanggar dakwaan subsider penuntut umum kejari ogan ilir. "bahwa para terdakwa telah memenuhi unsur, melanggar pasal 3 dan pasal 12 huruf b juncto pasal 18 undang-undang tentang tindak pidana korupsi," ujar penuntut umum bacakan pertimbangan tuntutan pidana terhadap para terdakwa. baca juga:23 nakes dibatalkan lulus kesalahan administrasi terbongkar untuk itu, penuntut umum kejari ogan ilir meminta agar majelis hakim menghukum masing-masing terdakwa dengan pidana pokok selama 4 tahun penjara. selain pidana pokok, masing-masing terdakwa juga dituntut dengan pidana tambahan berupa membayar denda rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. adapun untuk jumlah kerugian negara, menurut penuntut umum dibebankan kepada masing-masing tersangka dengan rincian sebagai berikut - terdakwa darmawan iskandar (mantan ketua bawaslu oi) dituntut wajib untuk mengganti uang kerugian negara sebesar rp804 juta, yang mana terdakwa darmawan iskandar telah mengembalikan kerugian negara rp250 juta. sehingga, sisa yang wajib dibayar oleh terdakwa darmawan iskandar sebesar rp554 juta sebagai bentuk uang pengganti kerugian negara. dengan ketentuan, apabila tidak sanggup membayar dalam waktu 1 bulan maka diganti dengan pidana tambahan selama 2 tahun penjara. baca juga:dapat dbh kelapa sawit sebesar rp10 miliar - terdakwa idris (anggota bawaslu oi) dituntut wajib mengembalikan uang kerugian negara sebesar rp418 juta, dikurangi pengembalian terdakwa sebesar rp130 juta. sehingga uang sisa pengganti kerugian negara yang wajib dibayarkan oleh terdakwa idris sebesar rp288 juta. dan apabila sisa uang tersebut tidak dapat dibayar dalam waktu satu bulan, diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara. - karlina (anggota bawaslu oi) dituntut wajib mengembalikan uang kerugian negara sebesar rp393 juta, dikurangi pengembalian uang telah disetorkan terdakwa rp230 juta. sehingga total sisa uang pengganti yang harus dibayar terdakwa karlina adalah sebesar rp163 juta. dengan ketentuan, apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana tambahan selama 2 tahun. baca juga:pasutri kompak bisnis sabu atas tuntutan tersebut, ketiga terdakwa diberi kesempatan oleh majelis untuk mengajukan pembelaan (pledoi) baik secara tertulis ataupun lisan dari para terdakwa. persidangan, akan dilanjutkan pada kamis pekan depan dengan agenda mendengarkan pledoi dari masing-masing terdakwa. diketahui sebelumnya dalam perkara tersebut, telah menjerat aceng sudrajat dan herman fikri selaku koordinator sekretariat bawaslu ogan ilir serta romi tenaga honorer operator keuangan.  lalu ketiganya sudah divonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan tipikor palembang beberapa waktu lalu. kasus tersebut bermula saat bawaslu ogan ilir memperoleh dana hibah senilai rp19 miliar yang bersumber dari apbd ogan ilir tahun anggaran 2019 dan 2020. kemudian dari hasil penyidikan, bahwa diduga telah terjadi perbuatan membuat pertanggungjawaban fiktif atau mark-up terhadap pengelolaan dana hibah yang dilakukan oleh para terdakwa. berdasarkan laporan hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) sumatera selatan yang diterima kejari ogan ilir menyatakan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan para terdakwa senilai rp7,4 miliar.(sumeks.co)

Tag

• # dua komisioner
• # mantan ketua bawaslu
• # dituntut 4 tahun penjara
• # fiktifkan kegiatan pilkada 2021-2022

Share

• 
• 
• 
• 
•