Pemilu 2024, Anggota Polri Harus Netral

BANYUASIN, - Menjelang pemilihan umum (pemilu) Tahun 2024 mendatang, Kapolres Banyuasin AKBP Ferly Rosa Putra SIK menegaskan anggota Polri harus netral.

"Itu pasti, kita netral," kata Kapolres. 

Apalagi netralitas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dalam Pasal 28 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Kemudian dalam ayat (2) berbunyi, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

"Sudah diatur dalam Undang-Undang, netral tidak memilih dan dipilih," jelasnya.

Oleh karena itu jika ada anggota Polri yang tidak netral, Ferly dengan tegas akan memberikan sanksi kepada anggota yang bersangkutan. 

"Kita berikan sanksi, hingga sanksi terberat yaitu pemecatan," jelasnya.

Bahkan bagi masyarakat yang mendapatkan informasi ada anggota Polri tidak netral terutama di Bumi Sedulang Setudung, agar segera melaporkan kepada dirinya langsung atau ke Polres Banyuasin. 

"Kita tindaklanjuti. Namun sampai saat ini tidak ada laporan sama sekali, karena aturan atau instruksi agar anggota Polri netral dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Sudah jauh jauh hari aturan ini kita sampaikan kepada anggota Polri," tegasnya.

Lebih lanjut dirinya menambahkan pihaknya juga mengawasi istri istri anggota Bhayangkari terutama dari media sosial (medsos) jelang pemilu ini.

"Kita juga pantau dan awasi," bebernya.

Ferly juga mengungkapkan Polres Banyuasin sendiri dalam pengamanan saat pelaksanaan Pemilihan Umum baik itu Pilpres dan Pileg 2024 mendatang mengerahkan 664 personel. 

Kemudian juga akan ada backup atau personel tambahan dari Polda Sumsel untuk wilayah Kabupaten Banyuasin sebanyak 229 personel, sehingga totalnya 893 personel.(qda/sumeks.co)