Ternyata Rp100 Triliun Subsidi Tak Tepat Sasaran, Bahlil Diperintah Presiden Prabowo Kaji dan Cari Opsi Lain

KORANENIMEKSPRES.COM - Informasi ini boleh dikata mengejutkan. 

Subsidi dari bahan bakar minyak (BBM) dan listrik selama ini sebesar Rp100 triliun tak tepat sasaran. 

Sehingga, Presiden Prabowo memerintahkan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia agar mengkajinya dan mencari opsi lain. 

Menurut Bahlil, angka Rp100 triliun tak tetap sasaran itu ditaksir dari 20 hingga 30 persen dari total subsidi yaitu Rp435 triliun. 

BACA JUGA:BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Era Digital, QR Code Mengubah Kebiasaan di SPBU

Artinya, kata Bahlil dalam siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral no 618.Pers/04/SJI/2024 tanggal 3 Nopember 2024, Rp100 triliun itu dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi. 

Nah, kata Bahlil, untuk mencari solusi dari Rp100 triliun subsidi tak tepat sasaran itu, Presiden Prabowo minta agar KementeriaN ESDM membentuk tim yang selanjutnya disebut Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran.

Satgas ini dipimpin langsung Bahlil selaku menteri yang bertujuan memastikan agar semua anggaran subsidi sebesar Rp435 triliun tersebut semuanya sampai ke rakyat yang berhak menerimanya. 

"Menyangkut dengan subsidi BBM, kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia meminta kita membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran," ujar Bahlil dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu 3 Nopember 2024.

BACA JUGA:Harga BBM Turun Signifikan, Ternyata Sudah Berlaku per 1 Oktober 2024

BACA JUGA:Diduga Lalai, 1 Korban Tewas Saat Bongkar Muat BBM ilegal

Dilanjutkan Bahlil, data 20 hingga 30 persen dari total subsidi atau setara Rp100 triliun tak tepat sasaran itu diungkap dari laporan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan BPH Migas. 

Sehingga disimpulkan subsidi energi masih banyak dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan ini.

"Dari berbagai laporan yang masuk baik dari PLN, Pertamina maupun BPH Migas ditenggarai subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi," terang Bahlil.