DPMPTSP Muara Enim Matangkan Standar Layanan Perizinan Lewat FGD Kolaboratif

Reporter: Sigit |

Editor: Sherly |

Sabtu , 07 Dec 2024 - 19:14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muara Enim matangkan standar layanan perizinan. Foto: sigit--

dpmptsp muara enim matangkan standar layanan perizinan lewat fgd kolaboratif                            muaraenim, koranenimekspres.com – dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten muara enim matangkan standar layanan perizinan. 
salah satu caranya dengan mengadakan focus group discussion (fgd) bertempat di ruang rapat dinas. 
acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk tenaga ahli pusat kajian kebijakan administrasi negara, perangkat daerah teknis terkait, tim pelaksana dpmptsp, asosiasi, tokoh masyarakat, dan akademisi.
kegiatan fgd ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan di kabupaten muara enim. 
baca juga:dpmptsp muara enim gelar bimtek lkpm online & oss bagi pelaku usaha 
baca juga:cegah maladministrasi, gandeng ombudsman ri perwakilan sumsel 
kepala dpmptsp yang membuka acara tersebut menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak untuk menghasilkan dokumen standar pelayanan (sp) dan standar operasional prosedur (sop) yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta peraturan yang berlaku.
fgd ini dirancang dengan tiga tujuan utama. 
pertama, mengidentifikasi dan menginventarisasi setiap produk layanan perizinan dan non-perizinan yang telah dilimpahkan kepada dpmptsp. 
hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan bupati tahun 2024, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, dan regulasi turunannya. 
identifikasi ini penting sebagai bahan acuan dalam menyusun sop yang terintegrasi dan efektif.
baca juga:bhabinkamtibmas ajak warga pagar jati wujudkan ketahanan pangan
baca juga:pwi muara enim gelar uji kompetensi wartawan (ukw) untuk tingkatkan profesionalisme
kedua, melakukan evaluasi dan pembahasan terhadap draf standar pelayanan dan sop yang telah disusun oleh tim tenaga ahli. 
proses ini juga mencakup sinkronisasi produk layanan oleh perangkat daerah teknis yang telah mendelegasikan kewenangan kepada dpmptsp. 
tujuannya adalah memastikan semua dokumen yang disusun sesuai dengan peraturan dan dapat diimplementasikan secara optimal.
ketiga, memastikan bahwa sp dan sop yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan operasional dpmptsp. 
baca juga:pemkab muara enim dukung bsb sebagai motor penggerak ekonomi daerah
baca juga:pernyataan tegas dilontarkan presidium rl2 soal pemekaran daerah
dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman yang dapat diaplikasikan dengan baik oleh seluruh pihak terkait, baik di tingkat perangkat daerah teknis maupun di tingkat pelaksana lapangan.
dari kegiatan ini, dpmptsp muara enim menargetkan finalisasi dan pemantapan dokumen sp dan sop sebagai hasil akhir. 
dokumen ini nantinya akan menjadi panduan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan.
"kami berharap dokumen yang dihasilkan dari diskusi ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi di lapangan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung percepatan investasi di kabupaten muara enim," ujar zaldi azuwar se.m.si selaku analis kebijakan madya penanaman modal i dalam sambutannya saat membuka acara tersebut.
baca juga:penyusunan sia spbe dan peta spbe, kemenpan-rb apresiasi pemkab muara enim
dalam fgd ini, semua peserta memberikan kontribusi aktif melalui diskusi mendalam. 
tenaga ahli pusat kajian kebijakan administrasi negara memberikan masukan strategis berdasarkan pengalaman dan penelitian mereka, sementara perangkat daerah teknis berbagi informasi terkait tantangan operasional di lapangan.
akademisi dan tokoh masyarakat turut menyampaikan pandangan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan relevan dengan kebutuhan masyarakat luas.
kegiatan fgd ini mencerminkan komitmen dpmptsp muara enim dalam meningkatkan pelayanan publik melalui proses yang transparan, partisipatif, dan berbasis pada regulasi. 
baca juga:permudah izin berusaha, pemkab muara enim gelar sosialisasi nib
dengan sp dan sop yang terstandarisasi, diharapkan pelayanan publik di kabupaten muara enim semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan investor.
fgd ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing kabupaten muara enim dalam menarik investasi serta meningkatkan kualitas layanan publik di bidang perizinan. 
kepala dpmptsp menutup kegiatan dengan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah memberikan kontribusi positif selama diskusi berlangsung.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 8 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan