Camat Lubai Ulu Dorong Kesadaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Sosialisasi Pelatihan Agen Perisai Desa

KORANENIMEKSPRES.COM,MUARA ENIM — Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, Camat Lubai Ulu, Taufik Azrulah, S.Sos, bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim, Sonny Alonsye, menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bertajuk "Sosialisasi Surat Edaran Camat dan Pelatihan Agen Perisai Desa/Duta BPJAMSOSTEK" pada Selasa 10 Desember 2024.

Dalam sambutannya, Sonny Alonsye menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat pekerja terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Masih banyak pelaku usaha dan pekerja sektor informal yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kehilangan pendapatan akibat berbagai faktor," ungkapnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim menyambut baik Camat Lubai Ulu mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan kepala desa dan lurah untuk:

BACA JUGA:Kemenag dan BPJS Sinergi Berikan Jaminan Sosial untuk 165.768 Guru Madrasah Non-ASN

1. Menghimbau dan mensyaratkan seluruh pelaku usaha di wilayahnya agar mendaftar BPJS Ketenagakerjaan.

2. Mendorong pekerja sektor informal untuk bergabung melalui himbauan langsung dari perangkat desa.

3. Mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat warga mengurus dokumen administrasi, seperti Surat Keterangan Domisili atau surat pengantar RT/RW.

4. Mengintegrasikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, budaya, dan pariwisata, termasuk pendaftaran atlet dan peserta MTQ di bawah 17 tahun.

BACA JUGA:ALHAMDULILLAH! 165.768 Guru Madrasah Non ASN Dilindungi BPJS Ketenagakarjaan

Peran Duta BPJAMSOSTEK

Sebagai tindak lanjut, BPJS Ketenagakerjaan melatih 11 calon Duta BPJAMSOSTEK yang ditunjuk oleh kepala desa. Para duta ini akan menjadi ujung tombak edukasi di masyarakat.

Mereka diberikan pelatihan intensif, dilengkapi dengan surat tugas, rompi, dan ID card sebagai identitas resmi.

Selain itu, metode pembayaran iuran yang fleksibel, seperti jimpitan harian atau pembayaran bulanan, ditawarkan untuk memudahkan masyarakat desa.