Kembali Didakwa Kasus Suap Proyek, Mantan Kadis PUPR Muba “Melawan”

Reporter: Supri |

Editor: Supri |

Senin , 11 Dec 2023 - 21:44

Terdakwa kasus dugaan korupsi suap Kabupaten Muba jalani sidang perdana agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin 11 Desember 2023. Foto: Fadli/sumeks.co----

BACA JUGA:Minimalisir Dampak Bencana

Dalizon, mantan Kapolres OKU Timur beberapa waktu lalu dijerat kasus dugaan penerima suap sejumlah proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Muba tahun 2019.

Dalizon resmi menyandang status sebagai terpidana, usai divonis oleh majelis hakim Palembang dengan pidana 3 tahun penjara.

Majelis hakim saat itu menilai, terpidana Dalizon terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima uang Rp10 miliar dalam rangka penghentian penyidikan dilingkungan dinas PUPR Muba tahun 2019.

Akibatnya, para terdakwa didakwa dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b UU No 20 tahun 2021 atas perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana

Atas dakwaan itu, terdakwa Herman Mayori melalui tim penasihat hukumnya Alamsyah Hanafiah SH MH, langsung mengajukan keberatan (eksepsi).

Dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Fitriadi SH MH, Alamsyah Hanafiah menilai bahwa dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan formil dan materil.

Menurut Alamsyah, bahwa dakwaan jaksa adalah cacat hukum karena sebelumnya telah dilakukan proses hukum yang sama dengan kasus yang sama.

"Yakni bermula dari kasus OTT KPK terhadap terpidana mantan Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin," sebutnya.(sumeks.co)

kembali didakwa kasus suap proyek, mantan kadis pupr muba “melawan”                            palembang, enimekspres.co, - kembali didakwa dalam kasus dugaan korupsi pemberi suap atas nama terpidana akbp dalizon, mantan kadis pupr kabupaten muba herman mayori melawan.
terpidana kasus korupsi ott kpk menjerat mantan bupati muba dodi reza alex noerdin ini, ajukan keberatan atas dakwaan jaksa kejati sumsel atau eksepsi.
terdakwa herman mayori bersama-sama dengan terdakwa bram rizal, pada sidang yang digelar senin 11 desember 2023 didakwa oleh penuntut umum dengan kasus dugaan suap atau gratifikasi terhadap akbp dalizon mantan kapolres oku timur.
keduanya, dalam dakwaan disebutkan secara bersama-sama memperkaya orang lain atau korporasi terhadap beberapa paket proyek dilingkungan dinas pupr muba tahun 2021.
baca juga:polda sinergi sukseskan konferprov pergantian pengurus pwi sumsel periode 2019-2024
didakwakan juga disebutkan, bahwa para terdakwa tersebut diduga telah menyerahkan sejumlah uang sebagai uang "pengamanan" proyek kepada terpidana dalizon.
yang mana saat itu, sebelum  menjabat sebagai kapolres oku timur terpidana dalizon menjabat sebagai kasubdit tipikor polda sumsel.
oleh sebab itu, lanjut alamsyah dakwaan penuntut umum tidak mendasar dan harus dibatalkan demi hukum.
dirinya berharap, agar majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menerima eksepsi yang diajukan.
baca juga:dua terima penghargaan sebagai pegawai teladan 
selain itu, dirinya meminta agar majelis hakim dapat membebaskan terdakwa dari jerat pidana hukum terkait perkara ini.
"serta memulihkan nama baik terdakwa," tegasnya.
berbeda dengan herman mayori, terdakwa lainnya yaitu bernama bram rizal didampingi tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi.
untuk diketahui, kedua terdakwa merupakan pengembangan perkara dari penyidik bareskrim polri atas kasus yang menjerat terpidana dalizon.
baca juga:minimalisir dampak bencana
dalizon, mantan kapolres oku timur beberapa waktu lalu dijerat kasus dugaan penerima suap sejumlah proyek pada dinas pupr kabupaten muba tahun 2019.
dalizon resmi menyandang status sebagai terpidana, usai divonis oleh majelis hakim palembang dengan pidana 3 tahun penjara.
majelis hakim saat itu menilai, terpidana dalizon terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima uang rp10 miliar dalam rangka penghentian penyidikan dilingkungan dinas pupr muba tahun 2019.
akibatnya, para terdakwa didakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b uu no 20 tahun 2021 atas perubahan atas uu no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhpidana
baca juga:pali miliki jalan khusus angkutan batu bara menuju pelabuhan
atas dakwaan itu, terdakwa herman mayori melalui tim penasihat hukumnya alamsyah hanafiah sh mh, langsung mengajukan keberatan (eksepsi).
dihadapan majelis hakim tipikor palembang diketuai fitriadi sh mh, alamsyah hanafiah menilai bahwa dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan formil dan materil.
menurut alamsyah, bahwa dakwaan jaksa adalah cacat hukum karena sebelumnya telah dilakukan proses hukum yang sama dengan kasus yang sama.
"yakni bermula dari kasus ott kpk terhadap terpidana mantan bupati muba dodi reza alex noerdin," sebutnya.(sumeks.co)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 12 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan