Bukan Sekadar Nama, Ini Rahasia Asal Usul Ogan Komering Ulu yang Jarang Diketahui
Jejak Dua Sungai yang Membentuk Identitas Ogan Komering Ulu--
KORANENIMEKSPRES.COM,---Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) berdiri sebagai salah satu wilayah penting di Provinsi Sumatera Selatan dengan sejarah panjang yang tak terpisahkan dari aliran dua sungai besar.
Nama “Ogan Komering Ulu” bukan sekadar penanda wilayah administratif, tetapi merupakan simbol kehidupan yang sejak lama tumbuh di sepanjang Sungai Ogan dan Sungai Komering—dua arteri alam yang menopang peradaban masyarakat setempat.
Dengan ibu kota di Baturaja, OKU kini menjadi rumah bagi 387.348 jiwa berdasarkan data sensus penduduk tahun 2024.
Angka tersebut mencerminkan dinamika wilayah yang terus berkembang, sekaligus menjadi pusat populasi terbesar Suku Ogan di Sumatera Selatan.
Namun, wajah OKU tidak tunggal. Keberagaman etnis menjadi ciri khas yang memperkaya identitas daerah ini.
BACA JUGA:Potret Jembatan Baru di OKU Setelah Jembatan Lama Berusia 92 Tahun Dihancurkan
Selain Suku Ogan sebagai penduduk asli, wilayah ini juga dihuni oleh Suku Komering, Jawa, Lampung, Minangkabau, Batak, hingga Bali.
Bahkan komunitas Tionghoa telah menetap di Baturaja sejak masa sebelum kolonialisme Belanda, memperlihatkan bahwa wilayah ini telah lama menjadi titik pertemuan berbagai budaya.
Tahun 1878: Awal Mula Nama OKU
Sejarah mencatat tahun 1878 sebagai tonggak lahirnya nama Ogan Komering Ulu.
Penetapan ini kemudian diperkuat melalui peraturan daerah pada tahun 1997 yang mengakui akar historis tersebut.
Nama ini diambil langsung dari dua sungai yang tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga menjadi jalur perdagangan dan interaksi sosial sejak ratusan tahun lalu.
BACA JUGA:Terfokus di 5 Daerah: Eranya Pembangunan Besar-besaran di Sumsel Sedang dan Akan Dimulai
Secara administratif, OKU resmi terbentuk pada tahun 1950 setelah pemerintah membubarkan Negara Bagian Sumatera Selatan dan menetapkan wilayah ini sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah provinsi kemudian menetapkan Baturaja sebagai pusat pemerintahan, menjadikan kota ini sebagai jantung aktivitas ekonomi dan pemerintahan di wilayah tersebut.
Baturaja dan Perjalanan Menuju Otonomi Daerah
Baturaja pernah menyandang status sebagai kota administratif. Namun, perubahan regulasi pemerintahan daerah pada akhir 1990-an membuat status tersebut dihapus, sehingga Baturaja kembali sepenuhnya berada di bawah administrasi Kabupaten OKU.