Kasasi Ditolak, Dewan Harus Nyatakan Permintaan Maaf ke Publik

Reporter: Febi Friansyah |

Editor: Febi Friansyah |

Rabu , 15 Nov 2023 - 20:32

Dr Firmansyah SH MH--

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.BACAKORAN.CO – Permohonan kasasi diajukan oleh Ahmad Usmarwi Kaffah SH dan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, yang keberatan terhadap putusan banding PTTUN Palembang terkait Pilwabup Muara Enim sisa masa jabatan 2018-2023, ditolak oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi.

Putusan kasasi No 368 K/TUN/2023, dengan ketua Majelis Mahkamah Agung H Irfan Fachruddin, dan Cerah Bangun dan H Yodi Martono Wahyunadi, masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dipersidangan tanggal 4 Oktober 2023. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan tidak dapat diajukan upaya hukum biasa lagi.

Kecuali upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK), dengan syarat hurus memiliki bukti baru (novum) yang dapat menggugurkan putusan kasasi tersebut.

“Putusan kasasi ini membuktikan kepada kita semua bahwa penetapan Ahmad Usmarwi Kaffah hasil pemilihan di forum DPRD Kabupaten Muara Enim, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim No 10 Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim sisa masa Jabatan 2018-2013 atas nama Usmarwi Kaffah SH, tidak sah secara hukum,” tegas Kuasa Hukum penggugat yang diajukan 5 LSM (Termohon Kasasi) Dr Firmansyah SH MH, Rabu (15/11).

Artinya, kata Firmansyah, memang ada yang salah dan keliru dalam proses tersebut. Putusan ini juga membuktikan bahwa semua rangkaian kegiatan Pilwabup Muara Enim oleh DPRD tidak sah dan melanggar UU Pilkada dan Tatib DPRD itu sendiri.

Kejadian ini, sambungnya, harus menjadi atensi semua pihak. Kedepan, DPRD perlu lebih berhati-hati mengambil keputusan khususnya menyangkut kepentingan publik. “Tidaklah salah kami menyarankan kepada Ketua DPRD Muara Enim atas nama lembaga, secara bertanggung jawab mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara terbuka kepada Masyarakat Kabupaten Muara Enim melalui media masa. Semata-mata untuk menjaga marwah dewan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga,” ujar Firmansyah.

Ditambahkan kuasa hukum penggugat yang lain, H Taufik Rahman SH MH mengungkapkan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tersebut menguatkan putusan PT TUN Palembang. Yang menyatakan bahwa pemilihan Wakil Bupati Muara Enim yang dilaksanakan DPRD tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada.

kasasi ditolak, dewan harus nyatakan permintaan maaf ke publik                            muara enim, enimekspres.bacakoran.co – permohonan kasasi diajukan oleh ahmad usmarwi kaffah sh dan ketua dprd kabupaten muara enim, yang keberatan terhadap putusan banding pttun palembang terkait pilwabup muara enim sisa masa jabatan 2018-2023, ditolak oleh mahkamah agung ri dalam tingkat kasasi. 
 
putusan kasasi no 368 k/tun/2023, dengan ketua majelis mahkamah agung h irfan fachruddin, dan cerah bangun dan h yodi martono wahyunadi, masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dipersidangan tanggal 4 oktober 2023. putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan tidak dapat diajukan upaya hukum biasa lagi. 
 
kecuali upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (pk), dengan syarat hurus memiliki bukti baru (novum) yang dapat menggugurkan putusan kasasi tersebut.
 
“putusan kasasi ini membuktikan kepada kita semua bahwa penetapan ahmad usmarwi kaffah hasil pemilihan di forum dprd kabupaten muara enim, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan dprd kabupaten muara enim no 10 tahun 2022 tanggal 6 september 2022 tentang penetapan wakil bupati muara enim sisa masa jabatan 2018-2013 atas nama usmarwi kaffah sh, tidak sah secara hukum,” tegas kuasa hukum penggugat yang diajukan 5 lsm (termohon kasasi)  dr firmansyah sh mh, rabu (15/11).
 
artinya, kata firmansyah, memang ada yang salah dan keliru dalam proses tersebut. putusan ini juga membuktikan bahwa semua rangkaian kegiatan pilwabup muara enim oleh dprd tidak sah dan melanggar uu pilkada dan tatib dprd itu sendiri.
 
kejadian ini, sambungnya, harus menjadi atensi semua pihak. kedepan, dprd  perlu lebih berhati-hati mengambil keputusan khususnya menyangkut kepentingan publik. “tidaklah salah kami menyarankan kepada ketua dprd muara enim atas nama lembaga, secara bertanggung jawab mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat kabupaten muara enim melalui media masa. semata-mata untuk menjaga marwah dewan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga,” ujar firmansyah.
 
ditambahkan kuasa hukum penggugat yang lain, h taufik rahman sh mh mengungkapkan bahwa putusan kasasi mahkamah agung (ma) tersebut menguatkan putusan pt tun palembang. yang menyatakan bahwa pemilihan wakil bupati muara enim yang dilaksanakan dprd tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada.
 
“surat keputusan dprd muara enim tertanggal 6 september 2022 tentang penetapan wakil bupati muara enim ahmad usmarwi kaffah,artinya tidak sah. putusan ma menolak kasasi permohonan tergugat, secara tidak langsung menguatkan putusan pt tun palembang,” ungkap taufik rahman saat dimintai komentarnya usai upacara peringatan hut kabupaten muara enim ke-77 di lapangan merdeka, muara enim.
 
“selain itu, pengangkatan ahmad usmarwi kaffah sebagai wakil bupati muara enim tidak sah,” tambah dia.
 
atas putusan kasasi ma tersebut, taufik rahman menuturkan semua pihak baik tergugat maupun penggugat yang diwakili 5 lsm agar bisa menghormati putusan ma tersebut.
 
sementara itu, perwakilan lima lsm, endang suparmono mengatakan dengan ma menolak kasasi yang diajukan ketua dprd dan ahmad usmarwi kaffah. berarti produk pemilihan wabup yang dilakukan dprd muara enim tidak sah alias batal demi hukum. “36 dewan yang memilih ahmad usmarwi kaffah harus bertanggungjawab. sebab sudah merugikan negara dan menguntungkan orang lain,” papar endang.
 
ketua perkumpulan gerakan asli serasan sekundang (gass) selaku penggugat, juga menegaskan dengan ma menolak kasasi tergugat. dia berharap pihak kejari muara enim bisa menindaklanjuti laporan mereka tentang pemilihan wabup muara enim yang cacat hukum dan terindikasi mengalami kerugian negara.
 
“laporan ke kejari muara enim sudah kita lakukan. dulu belum ditindaklanjuti karena masih proses di pt tun. sekarang putusan ma sudah incrah, kita berharap pihak kejari bisa menindaklanjuti laporan kita,” beber marwin.
 
terpisah, kuasa hukum dprd kabupaten muara enim khoirozi sh mh, mengatakan pihaknya baru menerima rilis pemberitahuan dari mahkamah agung terkait penolakan permohonan kasasi diajukan oleh ahmad usmarwi kaffah sh dan ketua dprd kabupaten muara enim. “jadi keputusan seutuhnya kita belum membaca.setelah mendapat salinan putusan tersebut, pihaknya akan dipelajari dan kemudian mengambil langkah selanjutnya,” ujarnya.
 
dikatakan khairozi, terkait putusan tersebut tidak ada dampaknya terhadap produk yang dihasilkan oleh dprd sampai ada keputusan mahkamah agung. jadi dinyatakan tidak sah setelah dinyatakan putusan mahkamah agung ini. sebelum ada putusan mahkamah agung ini sah semua produk-produk dprd , termasuk jabatan ahmad usmarwi kaffah sampai putusan mahkamah agung tidak ada masalah. 
 
“jadi azaz hukum itu tidak berlaku surut sebelum ada putusan yang membatalkan putusan itu, inkracht secara hukum benar putusan itu. apalagi ada yang berfikir tindak pidana, kpk. ini masalah administrasi negara yang digugat itu keputusan dprd no 10 tentang pengusulan ahmad usmarwi kaffah sebagai kepala daerah. objek hukum telah diselesaikan dilaksanakan oleh dprd, baru ada gugatan,” jelasnya.
 
apalagi, sambung khairozi, pengangkatan ahmad usmarwi kaffah sebagai bupati keputusan menteri dalam negeri bukan keputusan dprd kabupaten muara enim. “semuanya telah selesai, gugatan itu tidak menunda dilaksanakan keputusan pttun itu, artinya jalan terus,” pungkasnya.(ozi)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 16 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan