Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali Sampaikan 5 Pernyataan Terkait Miskomunikasi dengan Wartawan/LSM dan Aktivis

KORANENIMEKSPRES,COM, MUARA ENIM---Baru-baru ini beredar informasi dimedia massa daring dan sosial mengenai Penjabat  Bupati Muara Enim, Dr. H. Ahmad Rizali, M.A., yang diberitakan terlibat kesalahpahaman dengan sejumlah para pegiat aktivis, LSM atau pekerja sosial di Kabupaten Muara Enim. 

Bahwa pada pemberitaan tersebut ditulis Pj. Bupati menyinggung para aktivis/LSM/wartawan di grup What Aps.

 Sehingga menimbulkan keriuhan yang berdampak pada aksi-aksi demo dan sebagainya. 

Terkait hal tersebut Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Ahmad Rizali., M.A., menyampaikan 5 pernyataan terkait miskomunikasi tersebut:

BACA JUGA:Periksa Kesehatan Warga Binaan Setiap Bulan

 "Pertama saya, memaklumi atas terjadinya kegaduhan terkait pernyataan tersebut. Sehingga membuat ketidaknyaaman bagi pihak tertentu," ungkap Pj Bupati Ahmad Rizali, Rabu 3 Juli 2024 sore.

Kedua, sambung Ahmad Rizali sebagai klarifikasi disampaikan bahwa tidak ada maksud apapun untuk menyinggung atau merendahkan para teman-teman aktivis/LSM/wartawan.

Tetapi sebagai bentuk kepedulian saya kepada para pegiat aktivis/LSM/Wartawan di Kabupaten Muara Enim.

"Apa yang saya sampaikan itu bersifat spontanitas dalam wadah komunikasi internal. Karena saya menganggap anggota dari wadah komunikasi internal grup What Apps tersebut bukan orang lain, melainkan sahabat atau saudara sendiri," papar Ahmad Rizali.

BACA JUGA:Aturan Baru, Bikin SIM Baru atau Perpanjangan Harus Terdaftar di BPJS Kesehatan

Ketiga, Ahmad Rizali mengapresiasi dan terima kasih kepada temanteman aktivis/LSM/wartawan di Kabupaten Muara Enim.

Yang telah mengabdikan dirinya sebagai pekerja sosial yang secara swadaya/independen, melayani komunitasnya maupun sejumlah kelompok masyarakat di Kabupaten Muara Enim.

Keempat, bahwa kalimat spontanitas tersebut disampaikan, karena dirinya mengamati betul permasalahan para pegiat aktivis dan LSM di Kabupaten Muara Enim ini, yakni banyaknya LSM yang tidak memiliki sumber pendanaan kelembagaan yang jelas. 

Tidak seperti sejumlah Lembaga yang telah eksis di Indonesia diantaranya yakni WALHI, ICW, Perludem, Kontras dan sejenisnya yang telah memiliki sumber pendanaan dari lokal, nasional maupun internasional.