KORANENIMEKSPRES.COM,---MUARA ENIM - Dalam rangka mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Hotel Griya Sintesa, Jumat 21 Februari 2025.
Acara ini dihadiri oleh 60 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muara Enim dan menghadirkan Mukti Riadi SST MSi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muara Enim sebagai narasumber utama.
Bupati Muara Enim yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Muara Enim Ir Agnes T Lestari, menegaskan pentingnya PUG sebagai strategi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender.
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 09 Tahun 2000, yang menekankan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus memperhatikan pengalaman, aspirasi, serta kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan dalam semua aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.
BACA JUGA:Momentum Bangkitkan Semangat Kesetaraan dan Keadilan Gender
Strategi PUG dan Implementasinya di daerah, lanjut Agnes, berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2011, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui berbagai langkah strategis, di antaranya Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD).
Lalu, memastikan perencanaan daerah yang responsif gender dalam dokumen RPJMD, Renstra, dan Renja OPD. Kemudian, menyusun anggaran yang memperhitungkan aspek gender dan Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.
Melalui kegiatan koordinasi ini, kata dia, diharapkan setiap Pokja PUG dapat memahami peran dan tugasnya, serta mampu bersinergi dalam menyamakan persepsi mengenai gender dalam pembangunan daerah.
Masih dikatakan Agens, bahwa
identifikasi Isu Gender dan Upaya Pengurangan Ketimpangan
BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Pra Sanggah PPPK Tahap II
Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah identifikasi isu-isu gender yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan.
Isu-isu tersebut mencakup politik, hukum, sosial, dan ekonomi, yang nantinya akan dikaji lebih lanjut untuk menyusun program dan sub-kegiatan yang lebih responsif gender di masing-masing OPD.
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Muara Enim, sambung Agnes, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Muara Enim mengalami stagnasi dalam tiga tahun terakhir pada tahun 2021 sebesar 0,564, Tahun 2022 sebesar 0,569 dan Tahun 2023 sebesar 0,569.
Jika dilihat dari angka tersebut ketimpangan gender di Kabupaten Muara Enim juga berada di bawah angka Provinsi Sumatera Selatan.