21. Kota Palopo
22. Kabupaten Parigi Moutong
BACA JUGA:Mendagri Tito Bicara Soal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, Begini Penjelasannya
23. Kabupaten Siak
24. Kabupaten Pulau Taliabu
Putusan ini berpotensi memperpanjang ketidakpastian politik di beberapa daerah, terutama bagi kandidat yang telah dinyatakan unggul dalam rekapitulasi sebelumnya.
Di sisi lain, pemungutan suara ulang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih transparan dan adil bagi masyarakat.
KPU dan pihak terkait kini harus segera bersiap untuk menyelenggarakan PSU sesuai dengan arahan MK.
Masyarakat di 24 daerah tersebut pun diharapkan tetap aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi ini.
BACA JUGA:Putu Artha Yakin Edison-Sumarni Dilantik: Analisisnya Soal Perselisihan Pilkada Muara Enim di MK
Dinamika Pilkada 2024 Masih Berlanjut
Keputusan MK untuk menggelar pemungutan suara ulang menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam pemilu.
Dengan adanya PSU, kandidat yang merasa dirugikan mendapatkan kesempatan kedua untuk bertarung secara lebih adil.
Namun, tantangan utama adalah memastikan proses berjalan tanpa kecurangan serta menjaga stabilitas politik di daerah-daerah terdampak.
Perkembangan lebih lanjut terkait jadwal dan teknis pelaksanaan PSU masih menunggu keputusan resmi dari KPU.
BACA JUGA:Mengembalikan Pilkada ke DPRD: Siapa Diuntungkan, Siapa Dirugikan?