Ia juga menekankan bahwa Komisi X DPR berkomitmen menjaga transparansi dalam setiap proses pembahasan kebijakan, serta memastikan kepentingan pendidikan menjadi prioritas utama.
Berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, dan praktisi pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan.
“Partisipasi publik sangat kami hargai. Oleh karena itu, setiap usulan dan aspirasi akan kami pelajari agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar menjawab tantangan dunia pendidikan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Hetifah mengajak masyarakat untuk bijak dalam menyikapi informasi, khususnya yang beredar melalui media sosial.
BACA JUGA:BRI Bisa Cairkan Bantuan Pendidikan Tunai PIP
Ia mengimbau publik untuk merujuk pada kanal resmi DPR RI agar tidak mudah termakan informasi yang tidak diverifikasi.
“Gunakan sumber resmi seperti situs web DPR RI, konferensi pers, dan media terpercaya. Jangan sampai terpengaruh oleh hoaks atau informasi menyesatkan yang beredar di media sosial,” tutup Hetifah.