KORANENIMEKSPRES.COM - Pemerintahan di Kabupaten Muara Enim siap-siap penjabat (Pj) lagi.
Sebab, jika Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali akan calon di pilbup Muara Enim 2024 maka pada 18 Juli Pj Bupati harus mundur.
Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali disinyalir kuat akan maju sebagai bakal calon bupati Muara Enim untuk periode 2024-2029.
Buktinya, dia telah mengambil dan mengembalikan formulir bakal calon bupati di partai politik yang melakukan proses penjaringan, salah satunya di PDI Perjuangan.
BACA JUGA:Panwascam Diingatkan Harus Netral dan Bekerja Profesional
BACA JUGA:Pilbup Muara Enim 2024 Akan Berlangsung Sengit, Panwaslu Kecamatan Harus Mampu Cegah Pelanggaran
Artinya, jika partai politik dan gabungan partai nanti mengamanatkan dirinya sebagai bakal calon, aturan mundur berlaku 40 hari sebelum pendaftaran di KPUD Muara Enim.
Sekedar diketahui, sejak tahun 2018 lalu, sudah ada beberapa Pj Bupati Muara Enim.
Mulai dari H Juarsah, Haji Nasrun Umar, Kurniawan, Ahmad Usmarwi Kaffah, hingga Pj Ahmad Rizali.
Dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Mendagri No : 100.2.1.3/2314/SJ tanggal 16 Mei 2024, sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang akan maju Pilkada.
BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Angkat Rumah Tinggi Lubai Ulu di Festival Sriwijaya Expo 2024
BACA JUGA:16 Paket Sabu dan Senjata Api Diamankan dari Tangan Mahasiswa Ini
Soalnya, hak untuk mencalonkan dan dicalonkan termasuk di Pilkada serentak merupakan hak azasi setiap warga negara yang dijamin konstitusi, sepanjang ia memenuhi syarat.
"SE Mendagri adalah jawaban atas spekulasi yang berkembang mengenai kapan batas waktu pengunduran diri Penjabat Kepala Daerah yang akan maju Pilkada," ujar Praktisi Hukum di Muara Enim Dr Firmansyah SH MH, Minggu, 19 Mei 2024.
Dijelaskannya, bahwa SE ini juga wajib dipedomani bagi Penjabat Kepala Daerah termasuk oleh Penjabat Bupati Muara Enim, yang konon akan maju dalam Pilkada Kabupaten Muara Enim.