MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.BACAKORAN.CO – Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengajak semua pihak untuk perangi kemiskinan tanpa pamrih. Berlomba-lomba dalam kebaikan dengan penuh komitmen dalam penanganan fakir miskin.
Ajakan itu disampaikan Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik H Irawan Supmidi saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Fakir Miskin tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 di Ballroom Hotel Griya Serasan Sekundang, Selasa (5/12).
Rakor tersebut diikuti 100 perserta yang terdiri Koordinator Kecamatan PKH 22 Orang, koordinator kabupaten PKH berjumlah 2 orang, TKSK 22 orang, Kantor Cabang PT POS Lingkup Kabupaten Muara Enim 10 orang, Petugas Bansos Cabang BRI Prabumulih 6 orang, Petugas Bansos Cabang BRI Muara Enim 6 orang, Kasi Kesos Kecamatan berjumlah 22 orang dan Operator Bansos Kabupaten Muara Enim berjumlah 10 orang.
Selain itu turut hadir juga Kepala Dinas Sosial Muara Enim Drs Bhakti MSi, narasumber Kasi Penanganan Kemiskinan Perkotaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Nurul Yuniarni AKS MSi, Petugas Bansos BRI Kantor Cabang Muara Enim Walin Safari dan Suvervisor Penjualan Jasa Keuangan PT POS Indonesia Persero Kantor Cabang Muara Enim Desy Kurniaty Situmorang.
“Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, baik dari aspek penyebab, maupun dampaknya. Sehingga diperlukan langkah penanggulangan dari berbagai perspektif dengan melibatkan banyak pihak sesuai dengan kewenangannya,” ujar Staf Ahli H Irawan Supmidi.
Oleh karena itu, dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan mengatur pembagian tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat pusat sampai dengan Kabupaten/Kota. Salah satu program pemerintah dalam upaya penanganan fakir miskin yaitu melalui pelaksanaan program sembako yang merupakan transformasi dari Pemberian Bantuan Sosial Pangan NonTunai (BPNT) oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Sosial untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos. Sehingga dapat lebih tepat sasaran. Terwujudnya keuangan inklusidi masyarakat khususnya kelas menegah ke bawah.
“Meskipun program BPNT sudah berjalan, namun masih diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai,” harap Irawan.
Melalui forum ini, kata dia, diharapkan permasalahan yang ada dilapangan dapat ditemukan penyelesaiannya. “Untuk itu saya mengajak semua pihak yang terlibat untuk aktif menyampaikan ide, gagasan atau permasalahan yang ditemui. Sehingga fokus penanganannya lebih spesifik berdasarkan ruang lingkup masalah,” jelasnya.