Acara puncak HPN 2025 turut dihadiri oleh sejumlah tokoh pers dari berbagai daerah, termasuk Ketua Bendahara PWI Kepri, Andi Gino, serta Ady Indra Pawennari dan Richard Nainggolan selaku Ketua Dewan Penasehat PWI Kepri.
Pada Sabtu malam (8/2/2025), sehari sebelum acara puncak, digelar Gala Dinner HPN di Rumah Dinas Gubernur Kalsel.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti keterkaitan erat antara pers dan kebudayaan.
"Pers dan kebudayaan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Literasi dan narasi dalam pers merupakan bagian integral dari kebudayaan," ujarnya.
BACA JUGA:Bahasa Daerah Sumatera Selatan Kembali Viral! Apa yang Membuatnya Jadi Tren di Media Sosial?
Ia mencontohkan bahwa tokoh-tokoh besar pers Indonesia, seperti Rosihan Anwar dan Jamaluddin Adinegoro, tidak hanya dikenal sebagai jurnalis, tetapi juga sebagai penggerak budaya dalam konteks sosial dan sejarah bangsa.
Fadli juga menggarisbawahi bahwa sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran pers dalam membangun kesadaran kolektif melalui berbagai bentuk media, mulai dari tulisan hingga prasasti sejarah.
"Di tengah era digital yang dipenuhi disinformasi, tantangan bagi pers semakin besar. Oleh karena itu, pers harus tetap menjadi penjaga kedaulatan bangsa," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebudayaan merupakan salah satu kekuatan utama suatu bangsa di panggung global.
BACA JUGA:Babinsa Koramil 04/Gunung Megang Mediasi Konflik Antar Warga dengan Pendekatan Kekeluargaan
Ia mencontohkan Korea Selatan dan Jepang yang sukses memanfaatkan kebudayaan sebagai soft power.
"Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Kita harus menjadikannya sebagai aset dalam membangun peradaban dunia," katanya.
Kebudayaan sebagai Pilar Identitas Nasional
Dalam pidatonya, Fadli Zon mengutip Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional.
BACA JUGA:Si Humas Intensif Pantau Media untuk Amankan Pilkada 2024
Ia juga menegaskan bahwa setelah lebih dari 100 hari menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, ia berkomitmen untuk memperjuangkan Kementerian Kebudayaan agar berdiri sebagai entitas mandiri, terpisah dari kementerian lain.