Pelayanan Perizinan di Muara Enim Terus Ditingkatkan, Pemkab Gelar Forum Konsultasi Publik

Reporter: Sherli |

Editor: Leo |

Sabtu , 27 Sep 2025 - 15:58

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan foto:Sherli--

Dengan terselenggaranya FKP ini, Pemkab Muara Enim menegaskan komitmennya bahwa pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak dasar masyarakat yang harus dijamin dengan kualitas terbaik.

pelayanan perizinan di muara enim terus ditingkatkan, pemkab gelar forum konsultasi publik                            muaraenim,koranenimekspres.com – pemerintah kabupaten muara enim menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan. 
hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan forum konsultasi publik (fkp) yang digelar oleh bagian organisasi setda muara enim pada jumat, 26 september 2025, bertempat di ruang serasan sekundang, kantor pemkab muara enim.
acara yang menghadirkan 30 peserta dari berbagai unsur, seperti organisasi masyarakat, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga insan pers ini dibagi menjadi dua sesi. 
sesi pertama membahas pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp), sementara sesi kedua berfokus pada pelayanan administrasi kependudukan yang dikelola dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil).
baca juga:8 sektor proyek besar di sumsel penunjang ekonomi nasional, jalan tol paling massif
baca juga:ini di sumsel bukan di jawa! potret jalan tol yang kian menjaring jadi nyata: penunjang ekonomi ri
hadir pula sebagai narasumber dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) ri, yakni clarisa maharani dan dian ayu puspita sari, yang memberikan pemaparan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan pelayanan publik.
kegiatan fkp ini dibuka secara resmi oleh bupati muara enim, yang diwakili staf ahli bidang hukum dan politik, juli jumatan nuri, s.e. 
dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemkab muara enim sangat mengapresiasi perhatian yang diberikan kemenpan rb ri terhadap daerah.
“permintaan pelayanan publik terus meningkat dari tahun ke tahun. 
baca juga:2 tol baru di sumsel segera operasional pelancar roda ekonomi sumsel
baca juga:tim gabungan berjibaku padamkan karhutla, 7 hektare lahan gambut 
karena itu, kami berharap kualitas pelayanan dapat semakin baik dan benar-benar memuaskan masyarakat. 
pelayanan publik harus transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat secara aktif,” ujar juli.
menurutnya, penyelenggaraan forum konsultasi publik menjadi langkah strategis untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. 
dengan adanya forum ini, diharapkan segala masukan, kritik, maupun saran dapat diakomodasi guna memperbaiki pelayanan ke depan.
baca juga:muara enim-kaur sepakat tingkatkan konektivitas infrastruktur
baca juga:guru madrasah pelosok harus semangat
sementara itu, kepala bagian organisasi setda muara enim, wulandari wijayanti, s.h., menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan publik.
“kami ingin mendapatkan masukan, rekomendasi, serta usulan yang dapat langsung ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. 
melalui forum ini, penyelenggara pelayanan bisa menyusun rencana perbaikan dengan jangka waktu yang jelas serta komitmen nyata dalam menindaklanjuti rekomendasi yang ada,” ungkap wulandari.
ia menambahkan, tujuan utama forum ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan disdukcapil dan dpmptsp, yang memang sering bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan hingga proses perizinan usaha.
baca juga:jaga stabilitas harga, polsek tanjung agung salurkan 4 ton beras 
baca juga:kombinasi rebusan daun kelor dan air kelapa muda, paru-paru bersih kotoran asap rokok hilang tanpa sisa
fkp ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemkab muara enim tidak hanya berorientasi pada regulasi semata, tetapi juga membuka ruang dialog dengan publik. 
dengan begitu, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan prima yang sesuai dengan visi besar muara enim untuk mewujudkan pemerintahan yang membara, muara enim bankit, rakyat sejahtera, maju, dan berkelanjutan.
forum yang berlangsung interaktif ini menghasilkan sejumlah catatan penting, mulai dari kebutuhan peningkatan sarana digitalisasi layanan, percepatan waktu pelayanan, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur. 
semua masukan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
baca juga:4 hotel tertinggi di palembang: sensasi menginap dengan view 1 kota dari atas awan!
baca juga:hotel santika premier palembang: 3 menit dari bandara, fasilitas mewah & view danau
dengan terselenggaranya fkp ini, pemkab muara enim menegaskan komitmennya bahwa pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak dasar masyarakat yang harus dijamin dengan kualitas terbaik.