Safril Asmardiwijaya Tunjuk Kuasa Hukum untuk Sengketa Pilkades PAW Desa Gerinam

Reporter: Sigit |

Editor: Sherly |

Kamis , 13 Feb 2025 - 18:13

Safril Asmardiwijaya resmi menunjuk Kantor Hukum Law Firm Usman Firiansyah S.H M.H dan Partners sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkades Gerinam. Foto: usman firiansyah--

safril asmardiwijaya tunjuk kuasa hukum untuk sengketa pilkades paw desa gerinam                            muaraenim, koranenimekspres.com – safril asmardiwijaya resmi menunjuk kantor hukum law firm usman firiansyah s.h m.h dan partners sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa (pilkades) antar waktu (paw) di desa gerinam, kecamatan rambang niru, kabupaten muara enim. 
pilkades paw tersebut telah dilaksanakan pada 7 februari 2025, namun pihak safril asmardiwijaya menilai terdapat cacat hukum dalam prosesnya. 
jika ditemukan dugaan tindak pidana dalam proses tersebut, pihaknya siap menempuh jalur hukum.
dalam pernyataan resminya kepada koranenimekspres.com, usman firiansyah menegaskan bahwa sejak 13 februari 2025 dirinya telah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum dari kliennya, safril asmardiwijaya. 
baca juga:cacat hukum, peserta pilkades desa gerinam layangkan surat penundaan ke bupati muara enim
setelah mempelajari materi perkara yang disampaikan, ia menemukan indikasi kuat bahwa proses pilkades paw desa gerinam tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga merugikan kliennya. 
oleh karena itu, pihaknya akan melakukan upaya hukum serta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (pemkab) muara enim untuk membatalkan hasil pilkades paw tersebut.
sebagai langkah awal, pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten muara enim pada 13 februari 2025. 
dalam surat tersebut, usman firiansyah meminta agar hasil pilkades paw desa gerinam dibatalkan, panitia pilkades dibubarkan, serta dibentuk panitia baru guna melaksanakan pemilihan ulang.
baca juga:diduga cacat hukum, peserta pilkades minta ditunda
menurut usman firiansyah, ada beberapa poin utama yang menjadi dasar keberatan kliennya terhadap hasil pilkades paw desa gerinam, di antaranya:
1. cacat dalam pembentukan panitia pilkades paw – badan permusyawaratan desa (bpd) desa gerinam membentuk panitia pemilihan tanpa melibatkan pemerintah desa, dalam hal ini penjabat (pj) kepala desa safril asmardiwijaya. 
sebaliknya, panitia justru menunjuk perangkat desa, yakni kasi pemerintahan munsya hairul dan kaur perencanaan arpin diansyah, tanpa koordinasi dengan pj kepala desa.
2. penunjukan keterwakilan masyarakat tanpa kriteria jelas – panitia pilkades paw menentukan keterwakilan masyarakat desa tanpa koordinasi dengan bpd dan pemerintah desa, padahal berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 65 tahun 2017 pasal 47, proses ini harus dilakukan dengan koordinasi bersama bpd dan pemerintah desa.
baca juga:ingatkan kades kelola keuangan desa sesuai aturan dan hindari ancaman hukum
3. surat camat rambang niru menyarankan penundaan – surat resmi dari camat rambang niru nomor: 140/39/pem rn/2025 tertanggal 6 februari 2025 menyatakan bahwa tahapan pilkades paw desa gerinam tidak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga panitia disarankan menunda musyawarah pemilihan hingga seluruh tahapan tertib dan sesuai prosedur.
4. penolakan dari warga – lebih dari separuh pemilih sah desa gerinam menolak hasil pilkades paw karena prosesnya tidak sesuai dengan permendagri nomor 65 tahun 2017.
5. cacat administrasi dalam dpt – surat keputusan daftar pemilih tetap (dpt) pilkades paw yang dikeluarkan dengan nomor 001/sk/bpd/2024 dinilai cacat hukum. 
seharusnya, surat keputusan tersebut ditandatangani oleh ketua bpd gerinam yetti marlina, tetapi justru ditandatangani oleh ketua panitia pilkades paw, rustam efendi.
baca juga:246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi
dari temuan-temuan tersebut, usman firiansyah menyimpulkan bahwa pemilihan kepala desa paw desa gerinam mengandung cacat hukum yang berakibat pada ketidakabsahan hasil pemilihan. 
oleh karena itu, pihaknya menuntut agar hasil pemilihan dibatalkan dan diadakan pilkades paw ulang sesuai prosedur yang sah dan transparan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 21 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan