Anggota DPR RI Politisi PDI Perjuangan Siap Perjuangkan Penyelesaian Sengketa Batas Muara Enim-Lahat

MUARAENIM, KORANENIMEKSPRES.COM - Reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ayu Nur Suri, SE., MM, di Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, pada Sabtu 15 Februari 2025, disambut antusias oleh masyarakat setempat. 

Acara ini semakin semarak dengan kehadiran anggota Komisi II DPR RI, DR. H.M Giri Ramanda Kiemas, SE., MM, serta sejumlah pejabat daerah, termasuk Camat Muara Enim, Kepala Desa Muara Lawai beserta perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

Dalam kesempatan ini, masyarakat Desa Muara Lawai menyampaikan berbagai aspirasi kepada Ayu Nur Suri, salah satunya adalah permohonan bantuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sawah tadah hujan serta penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. 

Isu sengketa perbatasan ini telah lama menjadi perbincangan dan dinilai merugikan masyarakat Kabupaten Muara Enim, terutama di Desa Muara Lawai.

BACA JUGA:Dewan Provinsi Sumsel Dapil VI Serap Aspirasi Masyarakat di Tiga Desa

BACA JUGA:Parkir di Area Fasilitas GOR, Anggota Dewan Tegur Sopir Truk

Menanggapi aspirasi tersebut, Ayu Nur Suri menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan persoalan tersebut agar dapat direalisasikan dalam bentuk program pemerintah. 

Sebagai Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan, ia berjanji akan membawa isu ini ke tingkat lebih tinggi guna mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, DR. H.M Giri Ramanda Kiemas, SE., MM, dalam sambutannya di hadapan masyarakat menyoroti pentingnya langkah konkret dalam penyelesaian sengketa perbatasan ini. 

Ia menyarankan agar Bupati Muara Enim periode 2025-2030 segera mengajukan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna meninjau ulang peraturan menteri terkait batas wilayah antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat.

BACA JUGA:Dewan Minta.BBPJN Sumsel Perbaiki Jalan Rusak di Wilayah Muara Enim

BACA JUGA:Dewan Sesalkan Pemerintah Kecolongan, Temukan Jalan Crossing Tidak Memiliki Izin

"Sengketa perbatasan ini telah menimbulkan berbagai dampak bagi Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu, kita harus berupaya agar persoalan ini dapat segera dituntaskan melalui mekanisme yang ada. Insyaallah, kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama warga Desa Muara Lawai," tegas DR. Giri Ramanda Kiemas.

Reses ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyuarakan permasalahan yang mereka hadapi serta mendapatkan kepastian dari para wakil rakyat mengenai langkah-langkah yang akan diambil.