KPU Muara Enim Gelar FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada 2024

KORANENIMEKSPRES.COM,MUARA ENIM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, bertempat di Aula Kantor KPU Muara Enim, Senin 17 Februari 2025.

Ketua KPU Muara Enim Rohani SH membuka secara langsung FGD tersebut. FGD ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Muara Enim Zainudin SP MSi, Ketua PWI Muara Enim Al-Azhar, perwakilan Mahasiswa, Tokoh Masyarakat dan Insan Pers.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Muara Enim Rohani SH, menyampaikan rasa syukur atas telah terselenggaranya semua tahapan Pilkada 2024. "Kita bersyukur Pilkada berjalan lancar, aman dan sukses. Itu semua tentu berkat dukungan seluruh stakeholder yang ada," ujar Rohani.

Lebih lanjut, Rohani mengatakan, tujuan FGD ini untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Muara Enim 2024.

BACA JUGA:KPUD Resmi Tetapkan Edison-Sumarni Sebagai Paslon Bupati/Wabup Muara Enim Terpilih Pilkada 2024

"Jadi hal-hal apa saja yang perlu dibenahi ataupun ditingkatkan dalam Pilkada 2024 kita bahas bersama di sini," kata Rohani.

Azwar Anas SE anggota PWI Muara Enim selaku moderator memandu jalannya FGD dari awal sampai selesai. FGD diawali dengan penyampaian pandangan dari Ketua PWI Muara Enim Al-Azhar. 

Dalam kesempatan itu, Al-Azhar menyampaikan bahwa, secara umum pelaksanaan Pilkada Muara Enim 2024 sudah berjalan sangat baik tanpa ada konflik dan halangan yang berarti. 

"Kalaupun dalam prosesnya gugat menggugat antar calon, itu bagian dari demokrasi diatur dalam undang-undang," ujarnya.

Selama proses Pilkada, sambung Al-Azhar, pihak penyelenggara baik dari KPU maupun Bawaslu sudah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara.

BACA JUGA:KPU Muara Enim Siap Hadapi Gugatan Pilkada 2024 di MK

Kendati demikian, ada catatan yang perlu menjadi perhatian untuk evaluasi Pilkada 2024 di Muara Enim, salah satunya tingkat partisipasi pemilih yang menurun.

"Penurunan ini harus diakui bersama menjadi tantangan bagi pihak penyelenggara," ujar Al-Azhar.

Selain tingkat partisipasi pemilih, isu politik uang, netralitas dan ketidaksesuaian TPS juga menjadi sorotan dalam FGD tersebut.