Dorong Federasi Serikat Pekerja Demi Kesejahteraan di Holding MIND ID: SPBA Audiensi dengan Menaker RI

Pengurus Serikat Pekerja Bukit Asam (SPBA) melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Prof Yassie. Foto: spba--
Selain membahas peran serikat pekerja dan intervensi holding, dalam kesempatan tersebut SPBA juga mendapat apresiasi dari Menteri Ketenagakerjaan atas kontribusinya dalam mendukung pencapaian target perusahaan.
BACA JUGA:Berkat Inovasi Sosial dan Lingkungan, Bukit Asam (PTBA) Raih Dua PROPER Emas 2024
Dalam beberapa tahun terakhir, SPBA dinilai telah berperan aktif dalam menjaga stabilitas hubungan industrial, sehingga PT Bukit Asam (PTBA) mampu melampaui target produksi dan penjualan batu bara yang telah ditetapkan.
"Kami berharap hasil audiensi ini dapat segera ditindaklanjuti dengan terbentuknya Federasi Serikat Pekerja Holding MIND ID yang kuat dan solid. Dengan adanya federasi ini, kita bisa lebih optimal dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja di lingkungan holding," tambahnya.
Jefrison juga menyoroti harapan besar SPBA agar kehadiran Holding MIND ID benar-benar memberikan manfaat nyata bagi subholding di bawahnya.
Menurutnya, holding seharusnya lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan subholding, seperti dengan memberikan izin usaha pertambangan (IUP) baru, mengembalikan IUP yang sebelumnya berpindah tangan, serta memberikan arah strategis yang jelas untuk mendukung kelancaran program hilirisasi.
BACA JUGA:Dibantu Bukit Asam (PTBA), Sarjianto Sukses Raup Cuan dari Rongsok
Ia menegaskan bahwa kebijakan holding seharusnya tidak berdampak pada pengurangan kesejahteraan pegawai, melainkan harus berorientasi pada penguatan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Dengan adanya dialog antara SPBA dan Menteri Ketenagakerjaan, diharapkan langkah konkret dapat segera diambil untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh serikat pekerja di lingkungan Holding MIND ID.
Terbentuknya federasi serikat pekerja yang kuat akan menjadi tonggak penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja serta memastikan bahwa kebijakan holding tidak merugikan tenaga kerja di dalamnya.