Optimalkan Perlindungan Pekerja, Pemerintah Terbitkan PP JKP dan JKK BPJS Ketenagekerjaan

Reporter: Al Azhar |

Editor: Al Azhar |

Senin , 03 Mar 2025 - 09:11

Pemerintah resmi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang bertujuan mengoptimalkan perlindungan bagi tenaga kerja, peraturan itu yakni PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan--

optimalkan perlindungan pekerja, pemerintah terbitkan pp jkp dan jkk bpjs ketenagekerjaan                            koranenimekspres.com,jakarta---pemerintah resmi menerbitkan dua peraturan pemerintah (pp) terbaru yang bertujuan mengoptimalkan perlindungan bagi tenaga kerja, peraturan itu yakni pp nomor 6 tahun 2025 tentang jaminan kehilangan pekerjaan (jkp) dan pp nomor 7 tahun 2025 tentang jaminan kecelakaan kerja (jkk).
langkah pemerintah ini merupakan turunan dari dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi beberapa waktu lalu guna memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih baik bagi pekerja indonesia.
terutama yang mengalami pemutusan hubungan kerja (phk) serta bagi industri padat karya yang terdampak kondisi ekonomi yang menantang saat ini.
dukungan bagi pekerja yang mengalami phk
tidak tanggung-tanggung, dalam kebijakan terbaru ini, pemerintah melalui bpjs ketenagakerjaan meningkatkan manfaat uang tunai pada program jkp menjadi 60% dari upah yang dilaporkan selama 6 bulan, jumlah ini meningkat dari yang sebelumnya hanya sebesar 45% pada manfaat bulan pertama hingga bulan ke-3 dan 25% pada bulan 4 sampai dengan bulan ke-6.
baca juga:dorong perlindungan tenaga kerja, umkm oku selatan diajak manfaatkan bpjs ketenagakerjaan
batas upah maksimal yang ditetapkan senilai rp5 juta. melalui pp ini, kenaikan manfaat jkp berlaku efektif sejak 7 februari 2025, baik untuk klaim baru maupun sisa manfaat yang masih berjalan.
selain kenaikan manfaat uang tunai tersebut, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam persyaratan kepesertaan dan klaim jkp, hal tersebut guna memastikan akan lebih banyak lagi pekerja yang mendapatkan manfaat dengan proses yang lebih cepat dan efisien.
pemerintah juga menetapkan perubahan dalam persyaratan penerimaan manfaat jkp dengan meniadakan syarat iur 6 (enam) bulan berturut-turut dan juga memberlakukan masa kadaluarsa manfaat menjadi 6 (enam) bulan.
dari sisi iuran jkp, perubahan dilakukan dengan tidak lagi direkomposisi dari iuran program jaminan kematian (jkm). iuran jkp ditetapkan sebesar 0,36%, dari rekomposisi iuran jkk sebesar 0,14% dan iuran dari pemerintah sebesar 0,22%.
baca juga:perkuat jaring pengaman sosial, bpjs ketenagakerjaan dan pemkab pali lindungi pekerja rentan 
relaksasi iuran jkk bagi industri padat karya
sebagai upaya menjaga keberlangsungan usaha dan daya saing industri padat karya, pemerintah melalui bpjs ketenagakerjaan juga memberikan relaksasi iuran jkk sebesar 50% selama 6 bulan yaitu sejak bulan februari hingga juli 2025.
kebijakan ini berlaku bagi sektor-sektor industri yang rentan terhadap dampak ekonomi, seperti:
- industri makanan, minuman, dan tembakau
- industri tekstil dan pakaian jadi
- industri kulit dan barang kulit
baca juga:bpjs ketenagakerjaan sosialisasikan perlindungan bagi pekerja rentan di muara enim 
- industri alas kaki
- industri mainan anak
- industri furnitur
kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban finansial perusahaan, sehingga tetap dapat mempertahankan tenaga kerja di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
baca juga:bpjs berikan penghargaan kepada pemkab oku timur, 8.082 pekerja rentan dapat jaminan sosial ketenagakerjaan
adapun tarif iuran jkk setelah keringanan iuran 50% adalah dimulai dari perusahaan atau badan usaha yang memiliki tingkat risiko lingkungan kerja sangat rendah sebesar 0,120%, rendah sebesar 0,270%, sedang sebesar 0,445%.
selanjutnya dengan tingkat risiko tinggi sebesar 0,635% dan terakhir pada sangat tinggi sebesar 0,870%.
dengan adanya dua kebijakan teranyar ini, pemerintah melalui bpjs ketenagakerjaan berharap dapat memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih optimal bagi pekerja yang terkena phk serta menjaga stabilitas industri padat karya.
keputusan ini juga merupakan bagian dari strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
baca juga:sinergi pemkab muara enim dan bpjs ketenagakerjaan, prioritaskan keselamatan pekerja konstruksi
masyarakat dan para pelaku industri diimbau untuk segera menyesuaikan dengan regulasi terbaru ini guna mendapatkan manfaat yang maksimal, perusahaan atau pekerja dapat “kerja keras bebas cemas”
sehingga semua tujuan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah disediakan oleh negara ini dapat membawa sebaik-baiknya kebaikan bagi seluruh pekerja indonesia.
kepala bpjs ketenagakerjaan muara enim, sonny alonsye mengatakan ini merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja maupun pemberi kerja.
diharapkan dengan adanya relaksasi iuran jaminan kecelakaan kerja ini menjadi kesempatan bagi para pemberi kerja untuk dapat memaksimalkan perlindungan bagi tenaga kerja nya.
baca juga:kemenag dan bpjs sinergi berikan jaminan sosial untuk 165.768 guru madrasah non-asn
sehingga baik pekerja dan pemberi kerja mendapatkan manfaat yang maksimal.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 7 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan