Tancap Gas! Gebrakan 100 Hari Edison-Sumarni Bangun Muara Enim

MUARAENIM, KORANENIMEKSPRES.COM,- Memasuki 100 hari pertama kepemimpinan Bupati Muara Enim Edison dan Wakil Bupati Sumarni langsung tancap gas untuk merealisasikan 20 program kerja strategis yang telah mereka rancang. 

Berkomitmen menghadirkan perubahan nyata, keduanya aktif berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyatukan visi dan menyelaraskan program kerja.

Sebagai bagian dari upaya akselerasi pembangunan, pada Kamis 13 Maret 2025, Wakil Bupati Hj. Sumarni memimpin rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta para kepala bagian di Setda Pemkab Muara Enim. 

Rapat yang berlangsung di Kantor Pemkab Muara Enim ini membahas tindak lanjut penyelarasan rencana kerja perangkat daerah dengan program strategis yang mereka usung, yakni program MEMBARA (Muara Enim Bangkit, Rakyat Sejahtera).

BACA JUGA:Bupati Edison Ajak PTBA Dukung Visi Misi MEMBARA

BACA JUGA:Ratusan Masyarakat Betung, Benakat Antusias Sambut Bupati Edison

Wakil Bupati Hj. Sumarni menegaskan bahwa sinergi antar-OPD sangat diperlukan untuk memastikan seluruh program strategis dapat berjalan sesuai rencana dalam 100 hari pertama.

“InsyaAllah, dalam 100 hari kerja Edison-Sumarni, semua program strategis akan terealisasi. Kami menargetkan launching program sekitar April hingga Mei 2025,” ujar Hj. Sumarni dalam keterangannya kepada Enim Ekspres, Jumat 14 Maret 2025.

Salah satu program yang menjadi fokus dalam masa awal kepemimpinan ini adalah peningkatan nominal santunan kematian bagi masyarakat. 

Dalam rapat teknis yang digelar pada Rabu 12 Maret 2025 di Ruang Rapat Pangripta Sriwijaya, Kantor Bappeda Kabupaten Muara Enim, Wabup Hj. Sumarni menyampaikan rencana penambahan nominal santunan dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 3 juta. 

BACA JUGA:Bupati Edison Ajak Wujudkan Visi MEMBARA dan Serahkan Penghargaan Perencanaan Terbaik

BACA JUGA:Rencana 100 Hari Kerja, Bupati Muara Enim : Kita Lihat Saja Nanti

Hal ini didasarkan pada meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam beberapa tahun terakhir.

“Peningkatan nilai santunan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah, sudah seharusnya kita menyesuaikan bantuan agar lebih bermanfaat bagi penerima,” ujar Hj. Sumarni.