Investasi Harus Sesuai Dengan Roll, Tidak Merugikan Hak-hak Masyarakat

Reporter: ozzy |

Editor: azhar |

Selasa , 08 Apr 2025 - 17:35

Bupati Muara Enim H Edison--

investasi harus sesuai dengan roll, tidak merugikan hak-hak masyarakat                            koranenimekspres.com,muara enim - bupati muara enim h edison, dengan tegas mengingatkan perusahaan pt rmk, kecamatan gunung megamg agar tidak merugikan masyarakat.
hal tersebut disampai terkait dampak limbah disposal yang mencamari kebun sawit milik warga hingga kini belum ada penyelesaiannya.
"semua yang bersifatnya berhubungan dengan masyarakat harus ditanggapi mencari solusi. kita memang butuh investasi harus sesuai dengan roll disamping itu juga tidak merugikan hak-hak masyarakat," ujar bupati h edison usai menggelar tabligh akbar dan halal bihalal di halaman pemkab muara enim, selasa 8 april 2028.
menindak lanjuti hal tersebut, dirinya akan memanggil dlh dan perizinan untuk melaporkan kepada dirinya permasalahannya yang merugikan masyarakat dan izin disposal jalan perusahaan.
baca juga:warga minta penyelesaian dengan pt rmk disaksikan dewan
"dlh dan perizinan akan kita panggil halnya apa, kekurangannya apa dan bagaimana solusinya," terangnya.
lanjutnya, apalagi lemerintah tengah gencar-gencarnya mendukung melalui ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
kalu kebun masyarakat sudah terdampak dan tidak bisa lagi berkebun sehingga berdampak pada pedapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
"kalau kewajiban-kewajiban perusahaan (pt rmk, red) belum dipenuhi mesti dipenuhi. kalau ada yang dirugikan mesti jangan dirugikan. artinya, dunia usaha tetap berjalan tapi hak-hak masyarakat jangan dirugikan seperti lingkungan, ketahanan pangan. apalagi presiden  yang sangat ditonjolkan asta cita ketahanan pangan," pungkasnya.
baca juga:persoalan warga gunung megang dengan pt rmk belum ada kesepakatan
sebelumnya, diduga tidak mengantongi izin amdal jalan, anggota komisi i dprd kabupaten muara enim meminta pt royaltama mulya kencana (rmk) di wilayah kecamatan gunung megang ditutup.
penegasan itu disampaikan dalam dapat menindaklanjuti laporan masyarakat gunung megang karena  kebun sawit dan kebun karet milik makmur dan pajarudin terdampak limbah yang hingga kini tidak ada penyelesaian.
rapat tersebut berlangsung di ruang rapat banmus dipimpin langsung oleh ketua dprd kabupaten muara enim deddy arianto sutopo spd di dampingi ketua komisi i muallimin fajarudin spt bersama anggota yones toner st sh mh, yupi se mm, h nisrin, harmison se dan m pasma, senin 17 februari 2025.
turut hadir dalam rapat itu yakni dinas peizinan, dinas pupr, dinas lingkungan hidup, sat pol pp, sekcam gunung megang, kades gunung megang dalam dan pewakilan perusahaan yang di wakili kepala teknik tambang pt tbbe agung prasetyo dan legal.
baca juga:masyarakat dukung dprd muara enim tutup pt rmk
kades gumeg dalam apriadi, menceritakan bahwa pemasalahan yang dialami pajarudin dan makmur tidak kunjung selesai hingga saat ini. padahal, kata dia, sudah dilakukan mediasi baik tingkat desa maupun kecamatan.
mirisnya, pemasalahan yang dialami warga yang terdampak limbah akitivitas pertambangan dan disposal tidak digubris dan ditindak lanjuti oleh perusahaan.
sementara mata pencarian warganya untuk memenuhi ketubuhan sehari-hari dari berkebun.
mendengar penjelaskan tersebut, ketua dprd kabupaten muara enim deddy arianto sutopo spd dengan tegas memberikan tenggat waktu  satu bulan kepada perusahaan untuk menyelesaikan lahan kebun karet dan sawit milik pajarudin dan makmur.
baca juga:dewan akan panggil pt rmk dan opd terkait soal crossing
"kalau untuk kepentingan masyarakat saya berada didepan. menangkap dan menyimak apa yang disampaikan kades tadi artinya perusahaan tidak mendukung program pemerintah  presiden prabowo subianto. kalau masyarakat tidak bisa lagi berkebun, untuk memenuhui kebutuhan mereka dengan apa, makan apa. saya minta dalam waktu satu bulan perusahaan pt rmk dan pt tbbe untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan pajarudin dan makmur," tegas politisi gerindra.
suasana rapat memanas, disaat anggota komisi i yones toner st sh mh, mempertanyakan izin amdal jalan pt royaltama mulya kencana (rmk) dan pt tbbe tidak bisa dibuktikan oleh perwakilan pihak perusahaan.
"pimpimpinan kita sepakat stop dan tutup. ada tidak izin amdal jalan perusahaan, kalau tidak ada tutup pt rmk dan sudah saya pastikan tidak ada izin amdal jalan dan stop semuanya. dan perlu diketahui pt rmk ini hebat n tukang ngadu (lapor becking, red). artinya perusahaan itu salah dari awal tidak mengantongi izin," tegas yones tober dengan nada tinggi.
lanjutnya, sudah tidak mengantongi izin perusahaan semena-mena, tower sutet digarap, pembiaran kebun warga yang terdampak limbah.
baca juga:kebun sawit warga kembali terendam dugaan dampak disposal pt rmko
"sudah jelas dari pihak pt rmk tidak mempunyai izin amdal untuk jalan. kami dari komisi i meminta pimpinan rapat untuk menutup pt rmk sampai mengantongi izin amdal jalan. kalau tidak ada izin apa yang dilakukan perusahaan ilegal,"tegas yones.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 9 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan