Lega! Palembang-Jambi via Tol dari 7-9 Jam jadi 2 Jam: Transpormasi Besar 2 Provinsi di Jantung Sumatera

KORANENIMEKSPRES.COM---- Dua provinsi di jantung Sumatera mengalami transpormasi besar ditandai dengan akses Palembang-Jambi dari 7-9 jam jadi 2 jam saja via tol. 

Kemacetan di jalan umum yang sudah berlangsung puluhan tahun ini segera hilang menyusul akan operasionalnya jalan tol yang menelan anggaran Rp21 triliun. 

Butuh waktu 2 jam Palembang-Jambi? 

Ya, total panjang tol 170 Km dari Gerbang Tol Betung menuju provinsi Jambi cukup waktu 2 jam saja dengan kecepatan standar 80-90 Km per jam. 

Pihak pelaksana proyek yang dominan dikerjakan PT Hutama Karya menurunkan sedikitnya 4.620 tenaga kerja untuk mengejar target kelar pertengahan atau paling lambat tahun 2026 mendatang. 

BACA JUGA:Palembang-Jambi Cuma 2 Jam? Ini Fakta,

BACA JUGA:2 Gubernur Sumringah: Tol Palembang-Jambi Rp21 Triliun Harapan Panjang jadi Kenyataan

Biasanya sering macet  dan butuh perjalanan hingga 7 Jam lebih, Kini 2 Jam Saja! Tol Baru Ini Akan Hubungkan Palembang dan Jambi Lewat Jalur Bebas Halangan.

Transformasi besar di jantung Sumatera sedang berlangsung.

Dua kota penting, Palembang dan Jambi, akan segera terhubung oleh jalur bebas hambatan lewat Jalan Tol Trans Sumatra,  proyek strategis nasional yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Proyek monumental ini ditangani oleh PT Hutama Karya, dengan total panjang hampir 240 kilometer, terbagi menjadi dua ruas utama: Tol Palembang–Betung (69 km) dan Tol Betung–Tempino–Jambi (169 km).

Ketika rampung, waktu tempuh yang biasanya mencapai 6–7 jam akan terpangkas drastis menjadi hanya 2–2,5 jam.

BACA JUGA:Sumsel Bangun Jalan Masa Depan: Tol KapalBetung & Pelabuhan Tanjung Carat Siap Ubah Peta Ekonomi Sumatra

Tol yang Jadi  Jalur Cepat Transportasi Antarprovinsi

Dalam kegiatan bertajuk Ekspedisi Tembus Jalan Tol Trans Sumatra Palembang–Jambi yang digelar di Jambi, Koentjoro, Direktur Operasi III PT Hutama Karya, menyampaikan, “Kami menargetkan penyelesaian proyek ini pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027. Tapi kami masih perlu dukungan, khususnya soal pembebasan lahan.”