Tanah Adalah Fondasi Pangan: Menteri Nusron Tegaskan Ketahanan Nasional Harus Bertumpu pada Kepastian Lahan

Reporter: Sigit |

Editor: Sherli |

Jumat , 18 Jul 2025 - 14:45

Redistribusi bukan semata soal keadilan agraria, tapi juga bagian dari ketahanan nasional. foto:ist--

NASIONAL,KORANENIMEKSPRES.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menegaskan bahwa persoalan tanah adalah kunci utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Dalam paparannya sebagai pembicara utama di kegiatan Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digelar di Jakarta, Nusron menyampaikan bahwa tidak akan ada ketahanan pangan tanpa jaminan dan kepastian atas lahan.

“Tanah itu bukan sekadar aset, melainkan soal kemanusiaan.

Seluruh agenda pangan akan stagnan jika tidak didukung oleh regulasi dan distribusi lahan yang jelas.

Karena itu, fondasi dari swasembada pangan yang menjadi visi besar Presiden Prabowo Subianto harus dimulai dari penguatan hak atas tanah,” tegas Nusron di hadapan jajaran pimpinan dan auditor BPK.

Dalam kesempatan itu, Nusron membeberkan sejumlah strategi konkret Kementerian ATR/BPN dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan yakni perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan penerapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

“Dulu alih fungsi lahan bisa mencapai puluhan ribu hektare per tahun.

Tapi sejak kita terapkan skema LSD, dalam empat tahun terakhir alih fungsi hanya 5.600 hektare di delapan provinsi.

Bahkan selama saya menjabat, tidak satu pun saya tandatangani izin alih fungsi LSD,” ujar Nusron dengan nada serius.

tanah adalah fondasi pangan: menteri nusron tegaskan ketahanan nasional harus bertumpu pada kepastian lahan                            nasional,koranenimekspres.com - menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn) nusron wahid kembali menegaskan bahwa persoalan tanah adalah kunci utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. 
dalam paparannya sebagai pembicara utama di kegiatan pra rapat koordinasi (pra rakor) badan pemeriksa keuangan (bpk) ri yang digelar di jakarta, nusron menyampaikan bahwa tidak akan ada ketahanan pangan tanpa jaminan dan kepastian atas lahan.
“tanah itu bukan sekadar aset, melainkan soal kemanusiaan. 
seluruh agenda pangan akan stagnan jika tidak didukung oleh regulasi dan distribusi lahan yang jelas. 
baca juga:dari tol prabumulih tancap gas ke lampung atau sebaliknya 371 km tak perlu lewat palembang
baca juga:tol palembang-betung 69 km dibuka, bagaimana nasib warung rakyat dan ruko di pinggir jalan umum?
karena itu, fondasi dari swasembada pangan yang menjadi visi besar presiden prabowo subianto harus dimulai dari penguatan hak atas tanah,” tegas nusron di hadapan jajaran pimpinan dan auditor bpk.
dalam kesempatan itu, nusron membeberkan sejumlah strategi konkret kementerian atr/bpn dalam mendukung ketahanan pangan nasional. 
salah satu langkah strategis yang telah dijalankan yakni perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b) dan penerapan lahan sawah yang dilindungi (lsd).
“dulu alih fungsi lahan bisa mencapai puluhan ribu hektare per tahun. 
baca juga:dari tol di sumsel ekonomi nasional melesat: 1 dari 4 tol baru penentu terusan jtts 
baca juga:sumsel punya daerah mesin ekonomi baru karena dikepung 3 tol raksasa dan 2 pelabuhan internasional
tapi sejak kita terapkan skema lsd, dalam empat tahun terakhir alih fungsi hanya 5.600 hektare di delapan provinsi. 
bahkan selama saya menjabat, tidak satu pun saya tandatangani izin alih fungsi lsd,” ujar nusron dengan nada serius.
ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian tata ruang nasional sebagai peta jalan kebijakan pembangunan lintas sektor. 
menurutnya, kepastian tata ruang akan menjadi pijakan bagi kebijakan pertanian, perumahan, energi, dan hilirisasi industri agar tidak saling tumpang tindih.
baca juga:69 km dari 3 jam jadi 1 jam: tol palembang-betung segera rampung! 2 sejarah baru terlukis
baca juga:bukan cuma migas dan kopi, sayuran sumsel kini rebut pasar pulau jawa!
“rtrwn hingga rdtr harus segera rampung. 
tanpa tata ruang yang presisi, pembangunan hanya akan menimbulkan konflik antar-sektor,” tambah nusron.
di sisi lain, redistribusi tanah juga menjadi agenda prioritas. 
kementerian atr/bpn tengah mengoptimalkan tanah-tanah telantar serta eks hgu dan hgb yang masa berlakunya telah habis. 
baca juga:7 jam dari palembang, kota dingin ini kuasai pasar bawang merah sumsel!
baca juga:geser jawa, jadi lumbung sayuran nasional dari bumi batubara!
lahan-lahan tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat, terutama petani kecil, untuk memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan dari akar rumput.
“redistribusi bukan semata soal keadilan agraria, tapi juga bagian dari ketahanan nasional. 
kalau rakyat punya akses atas tanah, maka mereka bisa berproduksi, bertani, dan mandiri,” jelas nusron.
selain menteri atr/bpn, sejumlah pejabat juga hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, di antaranya kepala badan pangan nasional, wakil menteri pekerjaan umum, dan kepala badan riset nasional. 
baca juga:bukan cuma sejuk, oku selatan juarai produksi kopi sumsel
baca juga:dikepung 3 tol raksasa dan 2 pelabuhan, kota ini disulap jadi mesin ekonomi baru sumatera selatan
menteri nusron turut didampingi oleh inspektur jenderal kementerian atr/bpn dalu agung darmawan, serta kepala biro keuangan dan barang milik negara kartika sari.
dengan langkah-langkah strategis ini, nusron optimis bahwa visi swasembada pangan bukan hanya sekadar slogan, melainkan misi yang bisa dicapai dengan sinergi antar-lembaga dan keberpihakan nyata pada pengelolaan tanah secara berkeadilan.