Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Langkah ATR/BPN Lindungi Tanah Ulayat di Kalsel

Reporter: Sigit |

Editor: Sherli |

Senin , 04 Aug 2025 - 15:56

Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah strategis yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. foto:Ist--

NASIONAL,KORANENIMEKSPRES.COM - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah strategis yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pengakuan dan perlindungan hak atas tanah ulayat di Kalimantan Selatan.

Ia menilai, inisiatif tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat hukum adat, yang selama ini kerap berada dalam posisi rentan terhadap konflik agraria.

“Kita bersyukur, di bawah kepemimpinan Pak Nusron Wahid, Kementerian ATR/BPN di Kalimantan Selatan khususnya telah menunjukkan kerja nyata dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

Ini bukan sekadar kegiatan administratif, tapi merupakan upaya membangun keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat adat,” ujar Rifqinizamy dalam kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kamis 31 Juli 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Rifqinizamy mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terdapat empat lokasi tanah ulayat yang telah berhasil diidentifikasi dan dipetakan oleh ATR/BPN di Kalimantan Selatan.

Keempat wilayah itu tersebar di Kabupaten Kotabaru, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah.

Menurutnya, ini merupakan langkah awal yang patut diapresiasi, namun masih banyak pekerjaan lanjutan yang perlu dilakukan.

“Ini adalah awal yang baik.

Tapi saya meyakini masih banyak wilayah lain di Kalimantan Selatan yang memiliki tanah ulayat namun belum teridentifikasi secara resmi.

Karenanya, saya mengajak seluruh kepala daerah, pimpinan DPRD, dan tokoh masyarakat adat untuk ikut berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

ketua komisi ii dpr ri apresiasi langkah atr/bpn lindungi tanah ulayat di kalsel                            nasional,koranenimekspres.com - ketua komisi ii dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri), muhammad rifqinizamy karsayuda, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah strategis yang dilakukan kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) dalam pengakuan dan perlindungan hak atas tanah ulayat di kalimantan selatan. 
ia menilai, inisiatif tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat hukum adat, yang selama ini kerap berada dalam posisi rentan terhadap konflik agraria.
“kita bersyukur, di bawah kepemimpinan pak nusron wahid, kementerian atr/bpn di kalimantan selatan khususnya telah menunjukkan kerja nyata dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. 
ini bukan sekadar kegiatan administratif, tapi merupakan upaya membangun keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat adat,” ujar rifqinizamy dalam kegiatan sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat, yang digelar di kantor gubernur kalimantan selatan, kamis 31 juli 2025.
baca juga:6 penyebab anak bisa tantrum tanpa sebab
baca juga:hari-hari ini masa depan sumsel telah dimulai: berjalan di tol, pelabuhan hingga energi
dalam kesempatan tersebut, rifqinizamy mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terdapat empat lokasi tanah ulayat yang telah berhasil diidentifikasi dan dipetakan oleh atr/bpn di kalimantan selatan. 
keempat wilayah itu tersebar di kabupaten kotabaru, tabalong, hulu sungai selatan, dan hulu sungai tengah. 
menurutnya, ini merupakan langkah awal yang patut diapresiasi, namun masih banyak pekerjaan lanjutan yang perlu dilakukan.
“ini adalah awal yang baik. 
baca juga:7 cara agar orang segan terhadap kita
baca juga:titik vital padang-pekanbaru 255 km ada di tol pertama di sumbar yang tak gratis lagi ini
tapi saya meyakini masih banyak wilayah lain di kalimantan selatan yang memiliki tanah ulayat namun belum teridentifikasi secara resmi. 
karenanya, saya mengajak seluruh kepala daerah, pimpinan dprd, dan tokoh masyarakat adat untuk ikut berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.
rifqinizamy juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah ulayat harus dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya konflik, terutama yang melibatkan pihak swasta atau investor besar.
menurutnya, jika tanah ulayat bisa diidentifikasi secara jelas sejak awal, maka potensi pencaplokan atau tumpang tindih kepemilikan lahan dapat diminimalisir.
baca juga:cara matikan dan hidupkan hp tanpa.tombol power: ketuk 2 kali
baca juga:masa depan sumsel dimulai dari hari ini—dan ini baru permulaan
“kalau kita bisa pastikan sejak awal mana yang betul-betul merupakan tanah ulayat, maka berbagai isu yang selama ini muncul terkait perampasan tanah adat dapat kita antisipasi lebih dini. 
inilah esensi perlindungan hukum yang berkeadilan,” tegas politisi asal kalimantan selatan itu.
ia juga menyoroti bahwa isu tanah ulayat kerap kali muncul di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, sehingga perlu kehati-hatian dalam proses identifikasi dan pendataan. 
“tanah adat biasanya berada di lokasi-lokasi yang secara ekonomi sangat potensial. 
baca juga:ini alasan 2 daerah di sumsel ini gudang sayuran berkualitas 
baca juga:oku selatan juara! pagar alam kalah, ini daftar lengkap daerah penghasil kopi terbesar di sumsel
di sinilah pentingnya pendekatan yang objektif dan adil dalam mengadministrasikan tanah ulayat,” pungkasnya.
langkah atr/bpn ini dinilainya bukan hanya bentuk tanggung jawab administratif, melainkan sebagai refleksi nyata keberpihakan negara kepada masyarakat adat yang selama ini menjadi bagian penting dari sejarah dan keberlanjutan lingkungan di kalimantan selatan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 5 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan