Pemkab Muara Enim Gandeng LPSK Bangun Sistem Perlindungan Korban Kekerasan

MUARA ENIM - Sebagai wujud nyata dan komitmen bersama membangun sistem perlindungan yang kuat, terintegrasi, dan responsif terhadap korban kekerasan, terutama perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menjalin Kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Bupati Muara Enim H Edison SH MHum dan Ketua LPSK, Brigjen Pol (Purn) Dr Achmadi SH MAP di Kantor LPSK Jakarta, Rabu 7 Agustus 2025.

Turut dihadiri Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Muara Enim Vivi Mariani SSi MBmd Apt beserta OPD terkait, Bupati mengatakan keberadaan sistem perlindungan dan dukungan yang terstruktur menjadi kebutuhan mendesak di Kabupaten Muara Enim, karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. 

BACA JUGA:Jaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Perum BULOG & Pemkab Muara Enim Salurkan 10 Ton Beras SPHP

"Banyak dari korban enggan melapor karena rasa takut, malu atau ketidaktahuan akan hak-haknya," ujar Bupati H Edison.

Untuk itu, Bupati sangat mengapresiasi inisiasi kerja sama dengan LPSK sebagai komitmen bersama membangun sistem perlindungan terhadap korban kekerasan, terutama perempuan dan anak di Bumi Serasan Sekundang

Bupati mengharapkan melalui Kerjasama ini, menjadi langkah awal menuju penguatan perlindungan hukum, layanan rehabilitasi, pemulihan psikososial, serta pendampingan berkelanjutan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban ataupun saksi dalam proses hukum. 

Sementara itu, Ketua LPSK Dr Achmadi SH MAP, mengapresiasi sinergi dan kerja sama yang solid, Pemkab Muara Enim dengan LPSK dalam rangka mewujudkan Kab. Muara Enim yang lebih aman, adil, dan ramah bagi perempuan dan anak.

BACA JUGA:TPHP Pemkab Muara Enim Sosialisasi Penggunaan Produk Pangan

LPSK mendukung terwujudnya Kabupaten Muara Enim yang lebih aman, inklusif, dan ramah terhadap perempuan dan anak, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.