Komisi VIII DPR Restui Penggunaan Uang Muka BPIH untuk Tenda Armuzna, Demi Jaminan Layanan Optimal Jemaah Haji

Reporter: Sigit |

Editor: Leo |

Jumat , 22 Aug 2025 - 10:30

Komisi VIII DPR RI resmi memberikan lampu hijau atas usulan Kementerian Agama terkait penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). foto:Ist--

komisi viii dpr restui penggunaan uang muka bpih untuk tenda armuzna, demi jaminan layanan optimal jemaah haji                            nasional,koranenimekspres.com – komisi viii dpr ri resmi memberikan lampu hijau atas usulan kementerian agama terkait penggunaan uang muka biaya penyelenggaraan ibadah haji (bpih) tahun 1447 h/2026 m. 
dana tersebut akan digunakan untuk pemesanan tenda di armuzna (arafah, muzdalifah, mina) serta layanan masyair, sebuah keputusan strategis yang dipandang penting demi memastikan jemaah haji indonesia memperoleh lokasi yang layak dan pelayanan terbaik selama puncak haji.
keputusan itu disampaikan ketua komisi viii dpr ri, marwan dasopang, usai rapat bersama kemenag, badan penyelenggara haji (bph), dan badan pengelola keuangan haji (bpkh), kamis 21 agustus 2025 di jakarta. 
menurutnya, komisi viii memahami urgensi tenggat pembayaran yang telah ditetapkan oleh otoritas arab saudi, sehingga langkah percepatan ini harus ditempuh.
baca juga:ekonomi indonesia akan punya sandaran baru berupa pelabuhan kelas dunia di sumsel
baca juga:pemkab muara enim buka lelang sembilan jabatan eselon ii, kecuali 2 opd
“komisi viii menyetujui penggunaan uang muka bpih untuk pemesanan tenda di armuzna dengan rata-rata biaya 785 riyal per jemaah, serta layanan masyair sebesar 2.300 riyal per jemaah,” jelas marwan. 
ia merinci, total kebutuhan dana mencapai lebih dari sar 627 juta, diperuntukkan bagi 203.320 jemaah reguler pada musim haji mendatang.
meski disetujui, komisi viii menegaskan bahwa penggunaan dana harus tetap berpegang pada regulasi yang berlaku, yakni uu nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta perpres nomor 154 tahun 2024 tentang badan penyelenggara haji. 
“kami minta agar pertanggungjawaban dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan tetap menjunjung prinsip syariah dan tata kelola keuangan negara,” tegasnya.
baca juga:talenta dangdut sridevi hibur masyarakat muara enim
baca juga:minim hujan pertumbuhan jagung kurang optimal 
menag: pembayaran mendesak untuk lindungi hak jemaah
menteri agama nasaruddin umar yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan urgensi pembayaran uang muka. 
menurutnya, jika indonesia terlambat menyetor, ada risiko jemaah tanah air kehilangan lokasi strategis di kawasan armuzna. 
“kita adalah pengirim jemaah terbesar di dunia. 
baca juga:mgmp tingkatkan profesionalisme dan kolaborasi guru
baca juga:bobol warung makan, warga dusun tanjung dibekuk
jika terlambat, jemaah kita bisa ditempatkan di area yang jauh, sempit, dan minim fasilitas,” ujarnya.
lebih jauh, menag mengingatkan soal konsekuensi diplomatik. 
“keterlambatan pembayaran bisa menimbulkan persepsi negatif, baik dari pemerintah arab saudi maupun dari negara-negara lain yang juga menyelenggarakan haji. 
sebagai negara dengan jemaah terbesar, reputasi kita ikut dipertaruhkan,” tegasnya.
baca juga:produksi telur ayam buras sumsel 2024 tembus 8,47 juta kg, ogan ilir jadi juara
baca juga:4 jalan tol raksasa di sumsel: transformasi infrastruktur jadi mesin ekonomi sumatra
pemerintah, lanjut nasaruddin, tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. 
perhitungan biaya dilakukan dengan mengacu pada rerata tahun sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan beban tambahan yang berlebihan pada anggaran. 
“kami berupaya memastikan dana tersedia tepat waktu, tapi tetap efisien,” jelasnya.
antisipasi dan harapan
baca juga:4 tol strategis sumsel: revolusi infrastruktur, ekonomi, dan investasi bumi sriwijaya
baca juga:mega tol sumsel: 15 proyek strategis nasional ubah akses, ekonomi, & masa depan hijau
langkah cepat komisi viii dpr ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian bagi calon jemaah haji. 
dengan jumlah kuota lebih dari 200 ribu orang, kebutuhan akan pengelolaan yang presisi dan cepat menjadi keniscayaan. 
tidak hanya soal lokasi tenda, namun juga menyangkut layanan dasar yang menentukan kenyamanan dan kekhusyukan ibadah.
kebijakan penggunaan uang muka bpih ini sekaligus menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah, dpr, dan bpkh dalam menjaga kualitas penyelenggaraan haji indonesia.
baca juga:15 proyek strategis nasional sumsel: transformasi ekonomi, energi hijau, & masa depan berkelanjutan
baca juga:tol sumsel trans sumatera: ubah peta ekonomi, logistik lancar, umkm & industri melejit 
publik berharap, kebijakan serupa tidak hanya berhenti pada aspek teknis, tetapi juga mendorong peningkatan layanan secara menyeluruh, mulai dari keberangkatan, akomodasi, konsumsi, hingga pemulangan jemaah.
dengan langkah antisipatif ini, indonesia berupaya menegaskan posisinya sebagai penyelenggara haji terbesar yang tidak hanya mengandalkan kuantitas jemaah, tetapi juga kualitas pelayanan. 
pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan memberi kepastian sekaligus ketenangan bagi calon jemaah haji 2026 yang sudah menanti momen sakral sepanjang hidup mereka.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekpres 23 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan