Keberadan Marga Rambang di Kabupaten Muara Enim dan Kota Praumulih

( Penulis : Zainul Marzadi SH MH Dosen Unviersitas Serasan dan PSM Kota Prabumulih ) 

MARGA adalah pembagian wilayah administratif tradisional yang pernah ada di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Sistem marga dipakai pada masa Kesultanan Palembang yang berlanjut pada masa kolonial Belanda hingga pembubarannya pada tahun 1983 di masa Orde Baru.

Marga adalah masyarakat adat yang terikat secara budaya dan berhak menjalankan sistem pemerintahan tersendiri sesuai hukum adat.

Marga merupakan satu kesatuan teritorial dan genealogis (keturunan). Marga dipimpin oleh seorang "pesirah" dan di dalam marga terdiri atas berbagai dusun yang dipimpin oleh "kerio".

DASAR HUKUM MARGA

Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 (asli) , dalam teori ilmu hukum adalah pasal peralihan yang berfungsi untuk menghindari kekosongan hukum.

BACA JUGA:Ketua DPRD Muara Enim Sidak Antrean SPBU

Pasal tersebut berbunyi : segala badan negara dan peraturan perundang undangan tetap berlaku selama belum diadakan yang baru.

Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dan ditetapkannya Undang Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Salah satu pasal yang menyangkut masalah Marga adalah ketentuan yang diatur oleh Inlandsche Gemeente Ordonansi, untuk keresidenan Palembang dimuat dalam stbld 1919 nomor 814,disempurnakan dengan stbld 1922 nomor 436.

Dalam hierarki pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Selatan, marga adalah sistem pemerintahan yang terendah sehingga langsung berurusan dengan rakyat.

Marga berada di bawah onder distrik yang dipimpin "asisten demang", sedangkan onder distrik berada di bawah distrik yang dipimpin oleh "demang". 

BACA JUGA:7 Pejabat Eselon II Pemkab Muara Enim Dilantik, Tekankan Pengabdian Loyalitas

Demang dan asisten demang merupakan warga pribumi dan mereka menjalankan tugas dari kepala onderafdeeling yang disebut "asisten kontrolir".