18 Juli Pj Bupati Harus Mundur jika Akan Calon Pilbup Muara Enim 2024, Muara Enim Pj Lagi

Reporter: Ozzi |

Editor: Muklis |

Minggu , 26 May 2024 - 07:56

18 Juli Pj Bupati Harus Mundur jika Akan Calon Pilbup Muara Enim 2024, Muara Enim Pj Lagi. Inzert: Praktisi Hukum di Muara Enim Dr Firmansyah SH MH. Foto: ist--

18 juli pj bupati harus mundur jika akan calon pilbup muara enim 2024, muara enim pj lagi                            koranenimekspres.com - pemerintahan di kabupaten muara enim siap-siap penjabat (pj) lagi. 
sebab, jika pj bupati muara enim ahmad rizali akan calon di pilbup muara enim 2024 maka pada 18 juli pj bupati harus mundur. 
pj bupati muara enim ahmad rizali disinyalir kuat akan maju sebagai bakal calon bupati muara enim untuk periode 2024-2029. 
buktinya, dia telah mengambil dan mengembalikan formulir bakal calon bupati di partai politik yang melakukan proses penjaringan, salah satunya di pdi perjuangan. 
baca juga:panwascam diingatkan harus netral dan bekerja profesional
baca juga:pilbup muara enim 2024 akan berlangsung sengit, panwaslu kecamatan harus mampu cegah pelanggaran
artinya, jika partai politik dan gabungan partai nanti mengamanatkan dirinya sebagai bakal calon, aturan mundur berlaku 40 hari sebelum pendaftaran di kpud muara enim. 
sekedar diketahui, sejak tahun 2018 lalu, sudah ada beberapa pj bupati muara enim. 
mulai dari h juarsah, haji nasrun umar, kurniawan, ahmad usmarwi kaffah, hingga pj ahmad rizali. 
dikeluarkannya surat edaran (se) mendagri no : 100.2.1.3/2314/sj tanggal 16 mei 2024, sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi penjabat (pj) kepala daerah yang akan maju pilkada. 
baca juga:pemkab muara enim angkat rumah tinggi lubai ulu di festival sriwijaya expo 2024
baca juga:16 paket sabu dan senjata api diamankan dari tangan mahasiswa ini
soalnya, hak untuk mencalonkan dan dicalonkan termasuk di pilkada serentak merupakan hak azasi setiap warga negara yang dijamin konstitusi, sepanjang ia memenuhi syarat. 
"se mendagri adalah jawaban atas spekulasi yang berkembang mengenai kapan batas waktu pengunduran diri penjabat kepala daerah yang akan maju pilkada," ujar praktisi hukum di muara enim dr firmansyah sh mh, minggu, 19 mei 2024.
dijelaskannya, bahwa se ini juga wajib dipedomani bagi penjabat kepala daerah termasuk oleh penjabat bupati muara enim, yang konon akan maju dalam pilkada kabupaten muara enim.
merujuk pada pasal 7 ayat (2) huruf q uu no 10 tahun 2016 tentang pilkada, kata firmansyah, secara normatif tidak mengatur mengenai batas waktu pengunduran diri penjabat bupati yang ikut dalam pilkada, dalam pasal tersebut hanya menentukan salah satu persyaratan yaitu tidak berstatus penjabat bupati. 
baca juga:desa tegalrejo menuju desa digital
baca juga:bukit asam (ptba) salurkan bantuan untuk korban banjir di lawang kidul
jadi, secara normatif tidak ada aturan yang jelas mengenai kapan dan berapa lama batas waktu pegunduran diri tersebut. 
bahkan instruksi mendagri bagi penjabat kepala daerah yang ingin maju pilkada wajib mundur sebelum pelaksanaan pilkada, juga tidak bisa dijadikan acuan karena tidak jelas dasar hukumnya. 
"se mendagri ini selain sebagai jawaban tentang kepastian batas waktu mengundurkan diri, juga menjadi pedoman kpud untuk memastikan terpenuhinya salah satu persyaratan pendaftaran pasangan calon sebagaimana ditentukan dalam uu pilkada," jelasnya.
singkatnya, bakal calon yang berstatus penjabat bupati diwajibkan mengundurkan diri paling lambat 40 hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon di kpud. 
baca juga:menyongsong dunia industri, dinas tenaga kerja muara enim gelar pelatihan multikejuruan
baca juga:gerakan pangan murah di muara enim: harga terjangkau, stabilitas terjamin
sesuai lampiran pkpu no 2 tahun 2024 bahwa pendaftaran pasangan calon, dimulai tanggal 27 agustus 2024 maka paling lambat tanggal 18 juli 2024 surat pengunduran dirinya sudah diajukan kepada menteri dalam negeri. 
terkait pengisian kekosongan jabatan kepala daerah ini, kata dia, akan sangat tergantung pada keputusan menteri dalam negeri. 
tenggat waktu 40 hari dianggap cukup bagi mendagri untuk menunjuk pj bupati baru. 
"selama pengganti pj baru belum dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, apakah akan ditunjuk plh atau tetap dijalankan oleh pj lama sampai batas akhir tanggal 26 agustus 2024, sepenuhnya menjadi kewenangan menteri dalam negeri," tutupnya.(ozi)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 27 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan