Permohonan SIM Baru atau Perpanjangan Pakai BPJS Kesehatan atau JKN Mulai Di-ujicoba-kan

permohonan sim baru atau perpanjangan pakai bpjs kesehatan atau jkn mulai di-ujicoba-kan koranenimekspres.com - ujicoba permohonan surat izin mengemudi (sim) baru atau perpanjangan menggunakan jaminan kesehatan nasional (jkn) maupun bpjs kesehatan mulai jalan.  masyarakat memang harus mengikuti program jkn atau bpjs kesehatan.  sebab, banyak lini kehidupan yang bersentuhan langsung dengan program tersebut.  terbaru, kepolisian republik indonesia sudah mulai menerapkan aturan bagi pemohon sim baik pembuatan baru atau perpanjangan, harus mengikuti program jkn maupun bpjs kesehatan.  baca juga:minta perusahaan contoh ptbas dalam kelola program ppm baca juga:peringati hari lingkungan hidup sedunia, ini dilakukan pertamina aturan baru ini mulai jalan di-ujicoba-kan sejak tanggal 1 juli lalu hingga 30 september 2024 mendatang.  termasuk di satpas polres muara enim polda sumatera selatan.  dasar hukumnya mengacu pada peraturan kepolisian negara republik indonesia no 02 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan kepolisian negara republik indonesia no 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden (inpres) no 01 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial kesehatan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengguna jkn. baca juga:ular piton sepanjang 5 meter di tumpukan kayu bakar gegerkan warga muara gula lama baca juga:waspadai 7 risiko mandi di malam hari informasi ini dibenarkan kapolres muara enim akbp jhoni eka putra melalui kasat lantas akp trifonia situmorang.  dalam realisasinya, kata kasat lantas, pemohon sim baru atau perpanjangan bisa menunjukkan bukti kepesertaan bpjs kesehatan atau jkn.  "tapi bisa pula dengan menyebutkan nama dan nik saja. nanti akan dicek langsung kepesertaannya oleh petugas bpjs yang ditugaskan di satpas polres muara enim," katanya kepada awak media termasuk koranenimekspres.com, rabu 3 juli 2024.  bila setelah dicek benar pemohon adalah peserta bpj kesehatan atau jkn, maka proses pengurusan sim berjalan lancar sebagaimana mestinya.  baca juga:ayam goreng lengkuas: sentuhan khas pada ayam goreng baca juga:sekda janji akan terus kembangkan potensi kopi muara enim sebaliknya, kata dia, jika pemohon belum terdaftar di jkn atau bpjs kesehatan, maka akan terlebih dahulu diarahkan mendaftar di jkn atau bpjs kesehatan.  "ada petugas dari bpjs yang akan melayani pengurusannya," sambungnya.  bagaimana jika sudah terdaftar di bpjs kesehatan atau jkn tapi status tidak aktif?  akp trifonia mengatakan, masyarakat tetap bisa melakukan pengurusan sim meskipun status bpjs-nya tidak aktif, permohonannya tetap akan diproses.  baca juga:langkah konkret elnusa: survei seismik 2d amalia extension untuk kemandirian energi nasional baca juga:13 juli 2024, sumsel pecahkan rekor muri minum kopi serentak di pinggir sungai musi "kalau tidak aktif, nanti akan dibantu oleh petugas bpjs untuk mekanismenya," katanya. khusus masyarakat kabupaten muara enim, sumsel tidak perlu khawatir dan ragu dengan aturan baru ini.  meski belum terdaftar, pemerintah sudah mengakomodir.  sebab, menurut staf administrasi kepesertaan bpjs kesehatan muara enim rosa mengungkapkan, untuk warga kabupaten muara enim tidak harus terdaftar kepesertaan bpjs berbayar. baca juga:pemkab muara enim tingkatkan kompetensi barista dan ekonomi lokal melalui pelatihan dan sertifikasi baca juga:membandingkan green paradise dan danau kasih sayang di pagaralam, objek wisata fasilitas villa "karena dari pemda muara enim ini menyediakan bpjs yang gratis jadi bisa langsung didaftarkan," ungkapnya. untuk kabupaten muara enim menjadi pelopor universal health coverage (uhc) di provinsi sumatera selatan, lebih dari 95 persen penduduknya telah terlindungi sebagai peserta jkn. (*)

Tag

• # jaminan kesehatan nasional
• # satpas polres muara enim
• # permohonan sim
• # bpjs kesehatan

Share

• 
• 
• 
• 
•