Menteri AHY Akan Menjamin Kepastian Hukum Tanah Masyarakat Hukum Adat, Termasuk yang Ada di Provinsi Sumsel

Reporter: Sigit Eko R |

Editor: Melina |

Jumat , 26 Jul 2024 - 12:05

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono Akan Menjamin Kepastian Hukum Tanah Masyarakat Hukum Adat, Termasuk Tanah Ulayat yang Ada di Provinsi Sumsel. FOTO : Istimewa--

menteri ahy akan menjamin kepastian hukum tanah masyarakat hukum adat, termasuk yang ada di provinsi sumsel                            koranenimekspres.com - menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn), agus harimurti yudhoyono (ahy) segera melakukan percepatan pendaftaran bagi 3,2 hektar tanah ulayat yang tersebar di 16 provinsi, termasuk di sumatera selatan (sumsel). 
hal itu, dikatakan oleh ahy bahwa pemerintah hadir menjamin dan melindungi hal atas tanah masyarakat hukum.
kementrian atr/bpn ri mencatat ada sekitar 3.000 bidang tanah masyaralat hukum adat yang tersebar di 16 provinsi di indonesia sehingga setelah ditotal seluas 3,2 hektar.
sehingga dengan dasar hukum yang jelas, melalui peraturan menteri atr/kepala bpn nomor 14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.
baca juga:kementerian kesehatan umumkan soal rekrutmen casn dan pppk 2024, ini alurnya
baca juga:kabar gembira, bakal ada penerimaan 25.258 formasi casn 2024 untuk kementerian pertahanan
meteri ahy menyampaikan rencana tersebut dalam rapat kordinasi bersama kementrian kordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (kemenko polhukam), selasa 23 juli 2024 di jakarta mengatakan, untuk masalah pendaftaran tanah ulayat ini persoalannya tidak sederhana, akan tetapi, pemerintah harus melindungi melalui kepastian hukum, sebab tanah ulayat yang ada di berbagai daerah itu sudah memiliki peruntukan masing-masing. 
hal itu disampaikan oleh menteri ahy sesuai rapat koordinasi tentang akselerasi pelaksanaan permen atr/kepala bpn nomor 14 tahun 2024 di kantor kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (kemenko polhukam) di jakarta.
adapun ke 16 provinsi itu meliputi sumatra barat, kalimantan tengah, bali, ntt, papua barat, papua, sumatra utara, sulawesi tengah, aceh, kepulauan riau, riau, jambi, sumatra selatan, kalimantan barat, kalimantan timur, dan kalimantan selatan.
baca juga:selesaikan 3.500 sertifikat ptsl, kantor pertanahan muara enim dukung program 100 hari kerja menteri atr/bpn 
baca juga:dukung program 100 hari kerja menteri atr/bpn, kantor pertanahan muara enim selesaikan 3.500 sertifikat ptsl
menurut ahy, persoalan tanah ulayat ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, karena bukan hanya berbicara isu keadilan dan kesejahteraan, hal itu juga berkaitan erat dengan politik, hukum, dan sosial. 
dia mengapresiasi, langkah menko polhukam yang telah mengoordinasikan berbagai pihak dalam satu forum.
"terima kasih kepada bapak menko yang telah menghimpun berbagai stakeholders untuk mencari solusi, termasuk juga membangun semangat sinergi dan kolaborasi serta sinkronisasi baik di tingkat pimpinan maupun dilaksanakan di lapangan," imbuh menteri ahy.
berikutnya, bersama kementrian ataupun lembaga terkait akan mencari solusi bersama dalam upaya melakukan percepatan pendaftaran tanah ulayat.
baca juga:wujudkan indonesia swasembada dan lumbung pangan dunia, ini yang dilakukan kementerian pertanian
baca juga:soal nama menteri di kabinet prabowo-gibran, muzani: sudah diotak-atik
sambil itu berjalan, kementerian atr/bpn terus melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah ulayat yang ada di seluruh wilayah indonesia. 
dikatakan ahy, jika sudah jelas, dan clean and clear maka akan diterbitkan statusnya utamanya hak pengelolaan lahan bagi masyarakat hukum adat.
"jadi esensinya adalah bagaimana masyarakat hukum adat ini bisa mendapatkan haknya, dilindungi, dan juga justru tanah tersebut bisa memiliki nilai ekonomi, produktif bagi peningkatan kesejahteraan mereka," ujar menteri ahy.
sementara dalam rapat bersama ahy, menko polhukam, hadi tjahjanto menyampaikan bahwa diperlukan satu kegiatan bersama atau langkah bersama sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah ulayat. 
baca juga:keputusan ganti seragam sekolah diprotes, mendingan menterinya aja yang ganti
baca juga:panggil empat menteri jokowi ke sidang phpu 
dikatakan hadi tjahjanto akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi implementasi regulasi lintas kementerian.
kemudian perlu adanya sosialisasi bersama berbagai regulasi lintas kementerian termasuk dengan masyarakat hukum adat. 
kemudian perlu juga dilakukan  memutakhirkan data dan sinkronisasi data mengenai status pengakuan hak masyarakat hukum adat, serta juga harus koordinasi dan sinkronisasi penentuan lokasi pilot project bersama.
sehingga katanya, tempat dan lokasinya itu bisa diketahui bersama-sama dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi. 
baca juga:kementerian pupr identifikasi penyebab ambruknya girder flyover bantaian
baca juga:ukw pwi-kementerian bumn di pwi sulut diikuti 36 wartawan
setelah itu semua dilakukan, kementerian atr/bpn akan lakukan pendaftaran tanah-tanah ulayatnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 10 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan