Tak Lagi Cemas, BPJS Ketenagakerjaan Solusi Perlindungan Bagi Tenaga Pendidik dan Perangkat Desa di Muara Enim

Reporter: Febi Friansyah |

Editor: Febi Friansyah |

Selasa , 21 Nov 2023 - 21:05

BPJS KETENAGAKERJAAN: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Drs H Rusdi Khairullah Msi melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) bersama Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim,Ruszian Dedy tentang pendaftaran kepesertaan pro--

ENIMEKSPRES.BACAKORAN.CO, MUARA ENIM - Jumat (17/11/2023) adalah pagi yang biasa bagi Siska Lia Utami (34), pegawai bagian Tata Usaha(TU) di SMPN 1 Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumsel. Ia sering kali dibayangi kekhawatiran akan risiko di jalanan.

Perjalanan rutinnya sepanjang 20 Km setiap hari dari rumahnya di kawasan Kelurahan Gunung Ibul, Kota Prabumulih menuju sekolah menggunakan sepeda motor telah berlangsung selama 9 tahun.

Selama ini Siska mengaku selalu Harap-harap cemas takut terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan saat bermotor, baik pergi maupun pulang dari sekolah. Maklum, jalan yang ia lalui adalah jalan lintas nasional yang selalu ramai dengan kendaraan. Hal ini dikarenakan, ia belum terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan yang ada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Namun, kecemasannya terhadap kemungkinan kecelakaan atau risiko lainnya terurai. Ketika kabar baik bahwa guru dan tenaga kependidikan non ASN sekarang sudah didaftarkan sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Muara Enim.

"Saya tidak cemas lagi saat pergi maupun pulang sekolah menggunakan motor. Sebab ada jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan kalau terjadi Apa-apa di jalanan saat bertugas,” ujar Siska yang sudah menjadi tenaga honorer di SMPN 1 Lembak sejak 2014 lalu.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim berkomitmen memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada tenaga guru dan tenaga pendidik Non Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim. Sebelumnya pada 2017 lalu, Pemkab Muara Enim juga sudah melakukan penandatanganan kerjasama kepeserta BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh perangkat desa di Kabupaten Muara Enim.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Drs H Rusdi Khairullah Msi menerangkan bahwa pada 20 Oktober 2023 lalu, pihaknya sudah melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) bersama Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim. Dengan mendaftarkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan non ASN yang ada di Kabupaten Muara Enim. “Total guru dan tenaga kependidikan Non ASN yang kita daftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim jumlahnya yakni 1.531 guru dan tenaga kependidikan,” terang Rusdi Khairullah, Selasa (21/11/2023).

tak lagi cemas, bpjs ketenagakerjaan solusi perlindungan bagi tenaga pendidik dan perangkat desa di muara enim                            enimekspres.bacakoran.co, muara enim - jumat (17/11/2023) adalah pagi yang biasa bagi siska lia utami (34), pegawai bagian tata usaha(tu) di smpn 1 lembak, kabupaten muara enim, sumsel.  ia sering kali dibayangi kekhawatiran akan risiko di jalanan.
 
perjalanan rutinnya sepanjang 20 km setiap hari dari rumahnya di kawasan kelurahan gunung ibul, kota prabumulih menuju sekolah menggunakan sepeda motor telah berlangsung selama 9 tahun.
 
selama ini siska mengaku selalu harap-harap cemas takut terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan saat bermotor, baik pergi maupun pulang dari sekolah. maklum, jalan yang ia lalui adalah jalan lintas nasional yang selalu ramai dengan kendaraan. hal ini dikarenakan, ia belum terdaftar sebagai anggota bpjs ketenagakerjaan yang ada jaminan kecelakaan kerja (jkk).
 
namun, kecemasannya terhadap kemungkinan kecelakaan atau risiko lainnya terurai. ketika kabar baik bahwa guru dan tenaga kependidikan non asn sekarang sudah didaftarkan sebagai kepesertaan bpjs ketenagakerjaan oleh dinas pendidikan dan kabudayaan muara enim. 
 
"saya tidak cemas lagi saat pergi maupun pulang sekolah menggunakan motor. sebab ada jaminan dari bpjs ketenagakerjaan kalau terjadi apa-apa di jalanan saat bertugas,” ujar siska yang sudah menjadi tenaga honorer di smpn 1 lembak sejak 2014 lalu.
 
diketahui, pemerintah kabupaten (pemkab) muara enim melalui dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten muara enim berkomitmen memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada tenaga guru dan tenaga pendidik non aparatur sipil negara (asn), dengan didaftarkan menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan cabang muara enim. sebelumnya pada 2017 lalu, pemkab muara enim juga sudah melakukan penandatanganan kerjasama kepeserta bpjs ketenagakerjaan bagi seluruh perangkat desa di kabupaten muara enim.
 
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten muara enim, drs h rusdi khairullah msi menerangkan bahwa pada 20 oktober 2023 lalu, pihaknya sudah melakukan penandatanganan kerjasama (mou)  bersama kantor cabang bpjs ketenagakerjaan muara enim. dengan mendaftarkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan non asn yang ada di kabupaten muara enim. “total guru dan tenaga kependidikan non asn yang kita daftarkan menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan muara enim jumlahnya yakni 1.531 guru dan tenaga kependidikan,” terang rusdi khairullah, selasa (21/11/2023). 
 
kata rusdi, jumlah tersebut hanya untuk guru honor, serta tenaga kependidikan non asn yang bertugas di sd dan smp dalam kabupaten muara enim. sementara untuk yang di sma menjadi tanggungjawab pihak provinsi. “untuk guru honor yang terdaftar semuanya didaftarkan jadi peserta bpjs ketenagakerjaan, termasuk juga tenaga kependidikan seperti pegawai tu dan lain sebagainya,” jelas rusdi khairullah.
 
sambung rusdi, pendaftaran sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan bagi guru dan tenaga kependidikan non asn, sebagai bentuk perhatian pemkab muara enim terhadap para guru yang mencerdaskan generasi bangsa. di mana dalam menjalankan tugas, mereka merasa aman dan terlindungi selama menjadi bagian dari pemkab muara enim. “kepesertaan sebagai anggota bpjs ketenagakerjaan sangat penting, agar mereka terlindungi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat menjalankan tugas. sebab risiko bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, seperti kecelakaan. jika terjadi apa-apa, mereka sudah terlindungan oleh bpjs ketenagakerjaan,” papar rusdi khairullah.
 
hal yang sama juga diungkapkan oleh plt kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten muara enim, drs rachmad noviar mengungkapkan bahwa pemkab muara enim memiliki komitmen kuat melindungi para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugas, dengan memberikan kenyamanan dan perlindungan. salah satunya, sejak 2017 seluruh perangkat desa di kabupaten muara enim sudah terdaftar sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan muara enim.
 
noviar menerangkan para kades dan perangkat desa memiliki mobilitas yang tinggi dalam melayani masyarakat dan koordinasi ke kabupaten. tentunya dalam perjalanan mereka sangat rentan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan dan lainnya. “dengan terdaftar sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan, mereka mendapatkan jaminan perlindungan. sehingga para perangkat desa tidak  lagi cemas, mereka bisa tenang karena terlindungi,” urai noviar.
 
terpisah, kepala bpjs ketenagakerjaan cabang muara enim, ruszian dedy mengapresiasi pemkab muara enim melalui opd dinas pendidikan dan kebudayaan yang sudah mendaftarkan 1.531 guru dan tenaga kependidikan non asn sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan pada 20 oktober lalu.
 
“dengan terdaftar sebagai peserta, para guru dan tenaga kependidikan non asn tersebut mendapatkan dua jaminan dari bpjs ketenagakerjaan yakni jaminan kecelakaan kerja (jkk) dan jaminan kematian (jkm),” terang ruszian dedy, kemarin.
 
ruszian dedy menerangkan perjanjian kerjasama ini bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerjasama yang sinergis.
 
di mana bpjs ketenagakerjaan atau biasa dipanggil bpjs jamsostek memberikan perlindungan kepada seluruh ekosistem pekerja baik sektor formal maupun informal. “salahsatunya kami menyasar guru dan tenaga kependidikan non asn yang ada dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten muara enim dapat terlindungi bpjs ketenagakerjaan,” tutur ruszian dedy.
 
sambung ruszian dedy, pendaftaran sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan bagi guru dan tenaga kependidikan non asn di kabupaten muara enim sangat penting. sebab risiko dalam menjalan tugas bisa terjadi kapanpun dan tidak bisa diprediksi. serta bisa terjadi terhadap siapa saja. oleh karenanya, bpjs ketenagakerjaan hadir sebagai pelindung dan memberikan jaminan yang membuat nyaman atas risiko sosial ekonomi yang berkaitan dengan aktifitas kerja. “kami memastikan dengan terdaftar sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan, para pekerja bisa kerja keras dan bebas cemas,” urai dia.
 
masih kata ruszian dedy, selain guru dan tenaga kependidikan non asn di kabupaten muara enim yang sudah didaftarkan menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan. para perangkat desa di kabupaten muara enim juga sudah terlebih dahulu menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan sejak 2017 lalu sebanyak 3.971 orang. dengan pembayaran iuran dilakukan masing-masing desa yang dianggarkan melalui apbdes.
 
di mana, perangkat desa tersebut terdaftar sebagai peserta penerima upah- (pu) dan masuk kedalam program jkk dan jkm. sertaa ada beberapa desa juga yang sudah mengikuti program jaminan hari tua (jht). “dengan menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan menjadi bentuk konkret dari perhatian pemerintah dalam melindungi seluruh ekosistem pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor pendidikan dan perangkat desa di muara enim,” urai ruszian dedy.
 
ruszian dedy juga menerangkan kantor cabang bpjs ketenagakerjaan muara enim membawahi 10 kabupaten/kota di sumsel yaitu kabupaten muara enim, kabupaten oku, kabupaten oku selatan, kabupaten oku timur, kabupaten lahat, kota pagaralam, kabupaten lahat, kabupaten musi rawas, kota lubuk linggau dan kabupaten musi rawas utara.
 
dengan wilayah tugas yang luas, pihaknya terus berupaya memaksimalkan untuk merekrut kepesertaan baik dari sektor formal yaitu para pekerja penerima ppah (pu). selain itu, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi untuk kepesertaan dari sektor non formal yaitu bukan penerima upah (bpu).
 
“hingga saat ini untuk peserta bpjs ketenagakerjaan cabang muara enim dari sektor penerima upah (pu) sebanyak 180.777 orang. kemudian kepesertaan dari sektor bukan penerima upah (bpu) sebanyak 51.168 orang,” pungkas ruszian dedy.
 
mengutip laman resmi bpjsketenagakerjaan.go.id bahwa pemerintah mewajibkan masyarakat yang sudah punya penghasilan mendaftar bpjs ketenagakerjaan. seperti diketahui, bpjs ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak, baik bagi peserta maupun anggota keluarganya.
dalam bpjs ketenagakerjaan, terdapat beberapa kepesertaan yang bisa diikuti oleh masyarakat, misalnya saja bpu dan pu. 
 
bpu (bukan penerima upah)
bpu (bukan penerima upah) merupakan kepesertaan bpjs ketenagakerjaan yang biasanya diperuntukkan untuk pekerja yang bekerja secara mandiri, seperti pemilik usaha, seniman, dokter, pengacara, freelancer. serta, pekerja sektor informal misalnya petani, sopir angkot, mitra ojol, pedagang, nelayan dan lain sebagainya.
 
umumnya, peserta bpu bisa mendaftar tiga program yang terdapat pada bpjs ketenagakerjaan, yakni: jaminan hari tua (jht), jaminan kecelakaan kerja (jkk), jaminan kematian (jkm),
adapun manfaat dari jht adalah program perlindungan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. adapun besaran uang tunai yang akan diterima adalah akumulasi seluruh iuran yang sudah kamu bayarkan dan ditambah dengan hasil pengembangannya selama kamu menjadi peserta bpu.
 
selain itu, saldo jht juga bisa dicairkan sebagian dengan nilai maksimal 10% dari total saldomu dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun, atau maksimal 30% dari total saldomu untuk kebutuhan kepemilikan rumah jika kamu sudah jadi peserta bpjs ketenagakerjaan paling sedikit 10 tahun (hanya dapat diambil 1x).
 
kemudian manfaat jkk adalah program perlindungan berupa uang tunai dan/atau pertanggungan pengobatan yang diberikan saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 
andaikan mengalami kecelakaan saat berkendara sebagai pengemudi ojol, kamu bisa mendapatkan pertanggungan pengobatan dan/atau perawatan sesuai dengan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter. jika sampai cacat total tetap, juga akan mendapatkan bantuan berupa: uang tunai senilai 56x upah; dan santunan sementara tidak mampu bekerja sebesar 100% upah selama 12 bulan pertama, kemudian 50% upah pada bulan ke-13 hingga sembuh.
 
apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. ahli waris peserta akan mendapatkan uang tunai sesuai dengan rincian sebagai berikut: santunan meninggal 48x upah; dan manfaat beasiswa maksimal rp174 juta untuk 2 orang anak.
 
selanjutnya manfaat jkm adalah program perlindungan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris peserta yang diberikan saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
 
adapun total nilai manfaat yang akan diterima meliputi santunan kematian, biaya pemakaman, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayar sekaligus senilai rp42 juta. di samping itu, ahli waris peserta program bpu juga akan mendapatkan manfaat beasiswa maksimal rp174 juta untuk 2 orang anak
pu (penerima upah)
berbeda dengan bpu, penerima upah (pu) biasanya diperuntukkan untuk peserta yang menerima upah, gaji, dan imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. peserta bpjs ketenagakerjaan pu mencakup, aparatur sipil negara (asn), karyawan swasta, karyawan bumn, dan lainnya.program yang bisa diikuti oleh penerima upah umumnya lebih banyak dibanding bpu, di antaranya:jaminan hari tua (jht), jaminan kecelakaan kerja (jkk), jaminan pensiun (jp), jaminan kematian (jkm). untuk iurannya sendiri dibayarkan langsung oleh perusahaan dengan persentase pembayarannya, yaitu:jht, besaran iurannya adalah 5,7%, dengan pembagiannya 3,7% perusahaan dan 2% pekerja. jkk, persentase iurannya adalah sangat rendah 0,24%, rendah 0,54%, sedang 0,89%, tinggi 1,27%, dan sangat tinggi 1,74%. jkm, iuran satu ini biasanya ditanggung oleh perusahaan dengan besaran iurannya sekitar 0,3% dari upah. jp, sekitar 3% dengan pembayarannya 2% perusahaan dan 1% pekerja.(@al)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 22 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan